2 Desember 2012

JAKARTA, batamtoday - PT Pertamina tidak akan menjual BBM jenis premium dan solar pada 2 Desember 2012 di Jawa-Bali dan 5 kota besar di Indonesia, diantaranya Batam (Kepulauan Riau).

Keputusan untuk tidak menjual premium dan solar pada 2 Desember, merupakan keputusan dari Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Seperti dikutip dari detikfinance kemarin, SVP Feul Marketing & distribution PT Pertamina, Suhartoko, BPH berencana menetapkan 2 Desember sebagai satu hari tanpa BBM Subsidi.

"Rencannya iya, inisiatornya adalah BPH Migas," kata Suhartoko di Jakarta.

Diungkapkan Suhartoko, pada tanggal tersebut, seluruh SPBU di wilayah Jawa dan Bali tidak akan melayani penjualan BBM subsidi (Premium dan Solar), petugas SPBU hanya melayani penjualan BBM non subsidi (Pertamax cs).

"Untuk seluruh SPBU di wilayah Jawa-Bali tidak melayani penjualan BBM Subsidi (pada tanggal 2 Desember)," ungkap Suhartoko.

Tidak hanya di Jawa dan Bali saja, kata Suhartoko, program sehari tanpa BBM Subsidi tersebut juga akan dilakukan di 5 kota besar di Indonesia.

"5 kota tersebut diantaranya Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar," ungkap Suhartoko.

Menteri ESDM Belum Tahu
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik belum mengetahui adanya hari tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi nasional 2 Desember 2012 yang ditetapkan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Belum dilaporin. Mereka punya kewenangan untuk mengatur, di mana ada kelebihan sisa, dan di mana yang kritis. Apalagi desember sudah mau habis, jadi kalau ada sisa dilonggarin. Kalau yang mau habis maka diketatin. Saya belum tahu di mana daerah yang akan diketatin," tutur Jero usai menjadi pembicara pada acara IKA ITS Business Summit 2012 di Balai Kartini Jakarta.

Namun, Jero menilai aturan yang akan diterapkan pada 2 Desember ini cukup efektif untuk mengerem laju konsumsi BBM bersubsidi meskipun bersifat sementara.

"Iya, kan orang itu kalau kita cermat dimana SPBU diketatin maka beli non subsidi ya dia akan beli," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Jero juga mengaku dirinya memiliki tugas berat semenjak menjadi pejabat yang mengatur dan mengelola migas nasional. Menteri ESDM menurutnya sangat berperan mengamankan pendapatan negara dari sektor migas yang jumlahnya ratusan triliun untuk pemasukan APBN.

"Meteri ESDM, kunci maju mundurnya Indonesia. Saat saya ditunjuk presiden SBY, saya bilang siap, dalam pikiran saya serahkan pikiran jiwa ke bangsa," tutur Jero.

Sehingga, seorang Menteri ESDM menurutnya harus memiliki mental baja dan total untuk mengabdi karena setiap tindakan atau kebijakan yang diambil akan menuai kritikan atau hujatan yang pedas.

Tugas terberat menurutnya, diperintahkan oleh Presiden SBY untuk mengamankan penerimaan dan kontrak migas pasca BP Migas dibubarkan MK. "Presiden bilang amankan penerimaan migas, Rp 350 triliun itu gak sedikit kalau gak masuk, kacau APBN," pungkasnya.

Harga BBM Subsidi Terlalu Rendah
Jero Wacik menilai harga premium bersubsidi terlalu rendah. Menurutnya, harga premium yang normal seharusnya berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per liter.

"Karena sebetulnya di masyarakat harga Rp 7.000 sampai Rp 8.000 (per liter) sudah logis. Wong beli eceran di luar kota segitu. Di jakarta saja, harga di SPBU Rp 4500, di eceran pinggir kota yang harganya Rp 8.000 juga dibeli," tutur Jero.

Tambah Jero, rendahnya harga BBM bersubsidi tidak dipungkiri telah mendorong orang-orang melakukan tindakan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi.

"Artinya memang, harga kita jauh dari harga keekonomisan, sehingga eksesnya banyak yakni penimbunan, penyelundupan," tuturnya.

Dari penelitian yang dilakukan beberapa peguruan tinggi, Jero menyebut 77% pengguna BBM bersubsidi berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan mampu.

"Berdasarkan penghitungan yang, kita lakukan bersama UGM dan UI, pengguna bbm subsidi itu 77% orang yang tidak berhak, yakni orang menengah," paparnya.

Namun, tambah Jero, pemerintah tetap membuka peluang akan menyesuaiakan harga BBM bersubsidi seperti premium di 2013.

"Kita lihat nanti seberapa beratnya beban APBN, kalau listrik naik 15% jadi bisa ditanggung. Jadi prinsipnya kan pemerintah pikirannya rakyat, kalau rakyatnya mampu maka kita berani," tambahnya.