Indonesia Tegaskan Komitmen Global Hentikan Polusi Plastik Meski Perundingan Internasional Buntu

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap mengambil langkah konkret menghentikan polusi plastik, meski perundingan internasional sesi kelima bagian kedua Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC-5.2) di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memastikan upaya tersebut akan terus dijalankan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"With or without treaty, Indonesia akan tetap mengambil langkah konkret, terencana, dan terukur untuk segera menghentikan polusi plastik," tegas Hanif dalam keterangan pers, Jumat (16/8/2025).

Perundingan INC-5.2 yang berlangsung 5-13 Agustus 2025 menghasilkan dua draf revisi, namun pleno 15 Agustus ditutup tanpa konsensus. Meski banyak negara menyatakan kekecewaan, seluruh pihak sepakat melanjutkan proses menuju INC-5.3 dengan mengusulkan konsultasi terarah, peningkatan keterlibatan politik, serta penguatan aspek teknis agar perjanjian global lebih ambisius dan inklusif.

Hanif menuturkan, Indonesia mendorong penghapusan plastik bermasalah dan bahan kimia berbahaya, penerapan desain produk berkelanjutan, ekonomi sirkular, serta pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Indonesia juga mengusulkan pembahasan perjanjian dibagi dalam klaster tertentu, serta membuka opsi Framework Convention bila konsensus penuh sulit dicapai.

"Keputusan tetap harus berbasis konsensus, bukan pemungutan suara, agar semua pihak merasa inklusif," jelasnya.

Di tingkat nasional, pemerintah menargetkan pengelolaan 100 persen sampah pada 2029. Hingga kini tersedia 250 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), 42.033 TPS3R, serta fasilitas modern seperti biodigester, Refuse-Derived Fuel (RDF), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 33 kota besar. Sebanyak 343 TPA terbuka juga tengah dikonversi menjadi sanitary landfill.

Program besar ini diperkirakan membutuhkan investasi Rp 300 triliun dan terbuka untuk partisipasi swasta melalui pendekatan pentahelix, yakni sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. "Menunda penghentian polusi plastik hanya akan memperburuk pencemaran, membahayakan kesehatan, dan menambah beban ekonomi. Hanya melalui persatuan dan kerja sama kita bisa mewujudkan perjanjian yang efektif dan inklusif," pungkas Hanif.

Editor: Gokli

---