Jangkau Anak Tak Sekolah, Kemendikdasmen Siapkan Peta Jalan Pendidikan Jarak Jauh

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Program ini ditargetkan menjangkau anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS) pada jenjang pendidikan menengah di seluruh provinsi Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan setelah uji coba PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, pemerintah berencana memperluas implementasi program ke sekolah-sekolah di dalam negeri.

"Secara bertahap, program Pendidikan Jarak Jauh tidak hanya dilaksanakan di sekolah Indonesia luar negeri seperti SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia," ujar Tatang di Jakarta, Kamis (7/8/2025), demikian dikutip laman Kemendikdasmen.

Tatang menjelaskan, sesuai peta jalan yang telah disusun, pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan mekanisme PJJ.

"Targetnya, setiap provinsi memiliki satu sekolah induk yang membuka program PJJ. Anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah tatap muka, misalnya karena menjadi atlet, bekerja, atau kendala jarak, tetap dapat memperoleh layanan pendidikan," jelasnya.

Pada 2025, uji coba program direncanakan menyasar 100 murid. Jumlah tersebut diharapkan meningkat pada 2027, ketika pemerintah daerah di 34 provinsi mulai mereplikasi program PJJ.

"Dengan minimal 100 murid per provinsi, diperkirakan 3.400 murid akan mengakses PJJ pada 2027. Pada 2028, peran pemerintah daerah akan lebih proaktif, dan pada 2029 diharapkan terbentuk sekolah jarak jauh nasional," kata Tatang.

Data Kemendikdasmen mencatat, saat ini terdapat sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia. Sekitar 25 persen di antaranya berada pada jenjang pendidikan menengah, dengan alasan putus sekolah yang beragam, seperti kendala biaya, menikah, bekerja, hingga jarak sekolah yang terlalu jauh.

Kolaborasi Jadi Kunci

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen menyiapkan peta jalan PJJ. Menurutnya, program ini merupakan solusi konkret untuk memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

"PJJ bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi untuk memenuhi hak konstitusional semua warga Indonesia," ujarnya.

Namun, Hetifah menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat agar PJJ berjalan sesuai tujuan. "Pemerintah harus memastikan infrastruktur dan modul pembelajaran siap, sementara peran orang tua penting untuk meminimalkan dampak psikologis dari PJJ. Kesimpulannya, kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan program ini," tegasnya.

Editor: Gokli

---