RI-Australia Sepakati Penguatan Jaminan Mutu Produk Perikanan, Dorong Akses Ekspor Lebih Luas

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Australia guna memperkuat jaminan mutu dan keamanan produk perikanan antar kedua negara.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara KKP dan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) Australia yang digelar di Jakarta pada 31 Juli 2025.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas peningkatan kualitas ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Australia yang dikenal menerapkan standar keamanan pangan yang sangat ketat. Saat ini, lebih dari 2.000 jenis produk perikanan Indonesia telah memasuki pasar Australia dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

"Kita ingin supaya mutu dan keamanannya tetap terjaga, sehingga lebih banyak lagi produk bisa masuk pasar Australia," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPMHKP) KKP, Ishartini, di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ishartini menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah melakukan dialog langsung dengan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Julie Collins.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan mutu produk kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir, Badan Mutu KKP terus mengawal keberterimaan ekspor Indonesia melalui sembilan skema sertifikasi perikanan. Hingga kini, sebanyak 184 Unit Pengolahan Ikan (UPI) berhasil menembus pasar Australia dengan sepuluh komoditas utama, seperti tuna kaleng, sarden kaleng, pouched tuna, tuna loin segar, goldband snapper, frozen sardine, carrageenan, tropical snapper, frozen tuna saku, dan king snapper.

Kesepakatan Pernyataan Bersama

Salah satu hasil penting dari pertemuan bilateral ini adalah disepakatinya Pernyataan Bersama antara KKP dan DAFF Australia, yang menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat kerja sama jaminan mutu dan keamanan produk perikanan melalui berbagai kegiatan teknis dan kelembagaan.

"Poin utama dari pernyataan tersebut adalah kesepahaman untuk mempererat kerja sama bilateral bidang perikanan, dengan mengakui masing-masing institusi sebagai otoritas kompeten di negaranya," terang Ishartini.

Sebagai bagian dari inisiatif kerja sama, KKP mengusulkan sejumlah program yang mencakup joint pre-border inspection, pengawasan pasar dan surveilans terhadap produk perikanan, penegakan standar keamanan pangan, peningkatan sanitasi dan higienitas pengolahan ikan, serta capacity building di bidang pengujian mikrobiologi pangan berbasis hasil perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan pentingnya penjaminan mutu dari hulu ke hilir dalam rantai produksi perikanan. "Upaya ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk kita di pasar ekspor," ujarnya dalam berbagai kesempatan.

Pertemuan bilateral ini juga melanjutkan kerja sama antara kedua negara yang telah terjalin sejak 2012, meliputi kegiatan inspeksi bersama, familiarisasi sistem pengawasan, hingga pertukaran pengetahuan antar otoritas pengawas mutu.

Dengan penguatan kemitraan ini, Indonesia berharap ekspor perikanan tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga mampu memenuhi standar global yang semakin ketat.

Editor: Gokli

---