Krisis Terapis, Pusat Layanan Autis Batam Terancam Lumpuh

BATAMTODAY.COM, Batam - Pusat Layanan Autis (PLA) milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Batam terancam lumpuh total akibat krisis tenaga terapis dan ketiadaan dukungan anggaran operasional.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam dari para orang tua siswa, terutama bagi anak-anak penyandang autisme yang selama ini bergantung pada layanan terapi di pusat tersebut.

Rana, orang tua dari Nabil (23), salah satu siswa PLA, menyampaikan dari lima pegawai yang sebelumnya bertugas, kini hanya tersisa satu terapis aktif. Situasi memburuk sejak seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) digelar tanpa menyertakan formasi khusus untuk PLA.

"Formasi PPPK tidak tersedia untuk PLA. Kami hanya disisipkan melalui Dinas Pendidikan Pemprov. Idealnya, setelah lulus, mereka kembali ditugaskan di PLA, tapi hingga sekarang belum ada kepastian," ujar Rana, saat ditemui di Batam Center, Rabu (2/7/2025).

Rana menjelaskan hilangnya tiga staf berdampak langsung terhadap layanan anak-anak autis, mulai dari terhentinya terapi hingga ketiadaan petugas kebersihan. Ironisnya, satu-satunya terapis yang tersisa kini telah lolos PPPK, sementara satu lainnya masih menunggu pengumuman penempatan. Jika keduanya tidak kembali ke PLA, maka tidak ada lagi layanan terapi yang tersedia di sana.

"Kami sangat keberatan karena ini menyangkut masa depan anak-anak kami. Kami sudah mencoba menjangkau staf Gubernur dan diminta membuat surat audiensi, tapi belum ada kejelasan kapan akan ditanggapi," keluhnya.

Krisis tidak hanya terjadi pada aspek sumber daya manusia, tetapi juga dari sisi pendanaan. Dalam tiga tahun terakhir, PLA Kepri tidak lagi menerima dana operasional dari Pemerintah Provinsi. Untuk menutup kebutuhan dasar seperti terapi musik dan hidroterapi, para orang tua siswa terpaksa iuran mandiri sebesar Rp 100 ribu per bulan.

"Kami rela patungan, karena biaya terapi di luar bisa mencapai Rp 80 ribu hingga Rp 120 ribu per jam," ungkap Rana, yang diamini sejumlah orang tua lainnya.

Rana menambahkan, PLA merupakan satu-satunya pusat layanan autisme milik Pemprov Kepri. Meski banyak peminat, jumlah siswa justru terus menyusut, dari 60 anak menjadi hanya 15 orang saat ini. Minimnya tenaga terapis menjadi alasan utama orang tua menarik anaknya dari PLA.

Wacana penggabungan PLA dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang disebut-sebut dapat membuka akses anggaran tambahan pun tak kunjung terealisasi. Sudah dua tahun wacana itu bergulir, namun belum menunjukkan kemajuan.

"Dampaknya paling terasa dalam dua bulan terakhir, meski gejala penurunan sudah tampak sejak 2017. Sejak pengelolaan beralih dari Pemko ke Pemprov, banyak terapis mundur, bangunan tidak terurus, dan anggaran tidak turun lagi," imbuh Rana.

Mewakili para orang tua, Rana berharap pemerintah segera turun tangan menyelamatkan PLA yang menjadi satu-satunya harapan pendidikan anak-anak autis di Kepulauan Riau. "Kami mohon perhatian dan dukungan untuk memperjuangkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kami. Jangan biarkan PLA mati perlahan," tutupnya dengan suara lirih.

Editor: Gokli

---