Peran Pengawasan Orang Tua dan Pemerintah Dinilai Lemah

Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur

Peran Pengawasan Orang Tua dan Pemerintah Dinilai Lemah

Oleh : kli/dd

Selasa | 20-11-2012 | 13:25 WIB

Erry Syahrial, komisioner KPPAD Kepri.

BATAM, batamtoday - Kasus pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur di Batuaji, menurut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap keberadaan warung internet (warnet). Selain itu, pihak orang tua juga kurang dalam memberikan pembinaan.

Erry Syahrial, komisioner KPPAD Kepri mengatakan Dv (13) dan Nv (13) tak bisa dikatakan pelaku, meskipun keduanya telah berbuat cabul terhadap Yl (3). Dv dan Nv juga korban yang kurang mendapat perhatian dari orang tua ditambah dengan warnet yang kurang pengawasan. Akibatnya, moral anak semakin rusak dan perbuatan yang tak merugikan akan acap kali timbul.

"Anak itu butuh perhatian, karena seusia SMP bahkan SMA masih labil. Lingkungan juga sangat berpengaruh, sehingga butuh pengawasan baik orang tua terhadap anak, pemerintah terhadap warnet," papar Erry kepada wartawan.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini dia akan melakukan pendekatan terhadap kedua anak yakni Dv dan Nv. Karena sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang baru harus dilakukan pendekatan secara kekeluargaan.

"Kasusnya akan kita lihat dulu, seperti apa kedudukannya," jelasnya.

TERKINI
POPULER

Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur

Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur

Kejari Batam Selidiki Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Lahan Hutan Lindung di Rempang

Miliki 0,28 Gram Sabu, Pemuda Batam Divonis 7 Tahun Penjara

Kronologi Oknum Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Berbeda Kesaksian Warga

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur