Indonesia Paling Sering Libur di ASEAN, Benarkah Libur Banyak Merugikan Produktivitas?

Oleh: Achmad Nur Hidayat)*

APAKAH banyak Libur Itu Selalu Buruk? Tahun 2025, Indonesia menetapkan 27 hari sebagai libur nasional dan cuti bersama. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah hari libur terbanyak di ASEAN.

Di satu sisi, masyarakat menyambut gembira, industri pariwisata bersiap panen, dan para pekerja mencium aroma rehat panjang. Namun di sisi lain, para ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik mengernyitkan dahi: apakah ini berarti kita sedang menabur benih bagi menurunnya produktivitas nasional?

Rasa cemas ini tak muncul tanpa sebab. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun 2023, produktivitas pekerja Indonesia tercatat sebesar US$23,3 per jam kerja. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$30,1 dan Singapura dengan angka mencengangkan US$68,6 per jam kerja.

Fakta ini mengindikasikan bahwa persoalan produktivitas kita bukan hanya soal jumlah jam kerja, tetapi lebih pada efektivitas dan struktur kerja itu sendiri. Bayangkan sebuah pabrik dengan mesin yang sering dimatikan karena libur panjang. Mesin itu memang tidak rusak, tapi untuk mencapai suhu optimal, ia butuh pemanasan ulang yang memakan waktu dan energi.

Sama seperti otak dan tubuh pekerja yang butuh adaptasi kembali usai jeda panjang. Terlalu sering dimatikan dan dinyalakan bukan hanya mengurangi efisiensi, tapi juga meningkatkan biaya tersembunyi: adaptasi ulang, penurunan ritme kerja, dan ketidakefektifan koordinasi antar-unit.

Namun, apakah solusi dari masalah ini adalah memangkas libur? Tidak sesederhana itu. Masalahnya bukan pada banyaknya libur, melainkan pada cara kita mengelola kerja dan libur. Sebab di negara-negara maju dengan produktivitas tinggi, pekerja justru memiliki waktu libur yang cukup-bahkan lebih dari kita. Yang membedakan adalah bagaimana mereka bekerja saat tidak libur.

Produktivitas: Cermin dari Efektivitas, Bukan Durasi

Produktivitas bukan sekadar berapa jam seseorang bekerja, tapi apa yang ia hasilkan selama jam itu. Di sinilah Indonesia tertinggal. Kita sering terjebak pada mentalitas kerja panjang, bukan kerja cerdas.

Banyak kantor yang masih menghargai kehadiran fisik ketimbang hasil konkret. Banyak birokrasi yang lamban bukan karena kurang tenaga, tapi karena tidak ada insentif untuk mempercepat kerja.

Bandingkan dengan Singapura, di mana sistem kerja sudah digital, terotomatisasi, dan berbasis kinerja. Di sana, seorang pekerja mungkin hanya bekerja 8 jam sehari, tapi output-nya jauh melebihi pekerja Indonesia yang lembur hingga malam. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya kerja dan struktur insentif.

Mengapa Kita Harus Peduli?

Dalam konteks demokrasi dan keadilan sosial, produktivitas adalah jembatan menuju kesejahteraan. Negara dengan produktivitas tinggi mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan waktu dan tenaga yang sama.

Artinya, mereka bisa membayar pekerja lebih tinggi, menyediakan layanan publik lebih baik, dan membangun ekonomi yang lebih inklusif. Sebaliknya, negara dengan produktivitas rendah akan terus berada dalam perangkap upah murah, ketimpangan tinggi, dan ketergantungan pada sektor informal.

Ini menjadi beban bagi rakyat kecil yang harus bekerja lebih keras untuk hasil yang tetap kecil. Maka, memperjuangkan produktivitas adalah bentuk keberpihakan pada rakyat banyak.

Libur Bukan Musuh: Reformasi Budaya Kerja adalah Kuncinya

Libur seharusnya menjadi hak, bukan kambing hitam. Pekerja yang cukup berlibur justru lebih sehat mental, lebih kreatif, dan lebih loyal terhadap institusinya.

Tapi agar libur menjadi berkah, sistem kerja kita harus direformasi. Kita butuh budaya kerja yang menghargai hasil, bukan hanya kehadiran. Kita perlu birokrasi yang gesit, bukan hanya ramai.

Pemerintah harus menjadi pelopor. Digitalisasi pelayanan publik, simplifikasi proses administrasi, dan penerapan sistem kerja berbasis output harus menjadi standar.

Dunia usaha pun mesti berubah: dorong fleksibilitas kerja, evaluasi berdasarkan kinerja, dan bangun lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Untuk itu Dunia Kerja membutuhkan insentif dari Pemerintah.

Belajar dari Negara ASEAN Lain: Efisiensi adalah Akar Kemajuan

Malaysia mungkin memiliki hari libur lebih sedikit, tapi yang utama adalah bagaimana mereka membangun sistem kerja yang terorganisir dan efisien.

Singapura bahkan lebih jauh lagi: dengan sedikit tenaga kerja lokal, mereka memaksimalkan talenta melalui pendidikan berkualitas, insentif inovasi, dan sistem kerja yang memotong birokrasi.

Indonesia tidak kekurangan talenta. Kita punya banyak SDM muda, kreatif, dan berdaya juang tinggi. Tapi potensi itu tersumbat oleh sistem yang tak memberi ruang bagi meritokrasi.

Pekerja unggul tenggelam dalam birokrasi yang membingungkan, sementara pekerja biasa bisa bertahan hanya karena status.

Produktivitas untuk Keadilan Sosial

Produktivitas bukan hanya jargon ekonomi. Ia adalah sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Negara yang produktif bisa mengurangi kemiskinan, menyediakan pendidikan berkualitas, dan melindungi kelompok rentan.

Maka, perjuangan produktivitas adalah perjuangan untuk rakyat kecil. Kita harus meninggalkan cara pikir lama bahwa libur banyak adalah biang kerok rendahnya produktivitas.

Justru kita harus bertanya: mengapa saat tidak libur pun, kita tetap kurang produktif? Jawabannya terletak pada sistem kerja, bukan pada jumlah libur.

Reformasi struktural, investasi pada digitalisasi, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, serta perubahan budaya kerja harus menjadi agenda nasional. Tanpa itu, menambah atau mengurangi libur hanya akan menjadi kosmetik belaka.

Libur Boleh Banyak, Asal Bekerja Lebih Bermakna

Indonesia boleh saja memiliki libur terbanyak di ASEAN. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk rendahnya produktivitas.

Justru dengan libur yang cukup, kita bisa menjadi bangsa yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih siap bekerja secara efektif. Kuncinya bukan pada jumlah hari kerja, tapi pada bagaimana kita mengisinya.

Apakah kita bekerja dengan visi, dengan keberpihakan, dan dengan etos untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera? Di sinilah pertaruhan kita sebagai bangsa.

Libur adalah hak rakyat. Produktivitas adalah kewajiban negara. Mari perjuangkan keduanya secara seimbang dan bermartabat.

Penulis adalah Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta

---