Jelang Puncak Haji, Pelayanan Kesehatan Jemaah Jadi Sorotan Lintas Negara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menyongsong puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada 9 Dzulhijjah, sejumlah negara pengirim jemaah, termasuk Malaysia dan Indonesia, mulai memfokuskan perhatian pada operasional pelayanan kesehatan, terutama bagi jemaah yang sakit atau rentan.

Rombongan petugas kesehatan haji Malaysia yang dipimpin oleh Pengarah Operasi Rombongan Haji Perubatan, dr Shafiq Samsudin, mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah pada Sabtu (31/5/2025) untuk berbagi pengalaman sekaligus berdiskusi mengenai strategi pelayanan medis haji.

"Dari total 31.600 jemaah Malaysia, jumlah petugas kesehatan awalnya kurang dari 316 orang. Padahal, idealnya satu petugas melayani seratus jemaah. Alhamdulillah, kuota ditambah dan kami berupaya agar tim medis tidak dikurangi," ujar dr Shafiq, dalam keterangan pers Kemenkes.

Ia juga menyoroti kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membatasi keterlibatan langsung petugas medis negara asal dalam penanganan jemaah sakit. Seluruh proses perawatan kini harus dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), termasuk bagi jemaah dari Malaysia dan Singapura.

"Kami menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini, yang membatasi peran langsung tim medis dalam merawat jemaah," tambahnya.
Lebih lanjut, dr Shafiq mengungkapkan tujuan utama kunjungan mereka adalah mempelajari bagaimana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan mengelola layanan kesehatan bagi jemaah, terutama dalam konteks perubahan regulasi tersebut.

Menanggapi kunjungan ini, dr Mohammad Imran, MKM, selaku Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, menyampaikan bahwa pihaknya mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan cara aktif melakukan kunjungan medis ke pemondokan jemaah.

"Kami menugaskan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan perawat untuk melakukan visitasi ke hotel-hotel, terutama bagi jemaah dengan penyakit komorbid atau yang baru keluar dari RSAS," jelas dr Imran.

Selain visitasi, rujukan ke RSAS tetap menjadi langkah utama bagi Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) dalam menangani pasien jemaah yang memerlukan perawatan lanjutan. "Sebenarnya, peran KKHI dapat membantu meringankan beban RSAS, terutama dalam hal keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Namun, kita tetap harus patuh pada regulasi yang ditetapkan, dan semua penanganan pasien berat harus melalui rujukan resmi," pungkas dr Imran.

Kunjungan ini menandai pentingnya kerja sama dan penyesuaian lintas negara dalam menghadapi tantangan baru pelayanan kesehatan haji, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah di tengah pelaksanaan rukun Islam kelima.

Editor: Gokli

---