"Saya mengecam keras khususnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung," kata Hardi di Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Hardi menambahkan, pemerintah Indonesia harus berani mempertegas pemerintah Malaysia agar berani memberi sanksi para majikan yang menahan parpor para TKI.

"Mempertegas kepada pemerintah malaysia untuk juga memberikan sanksi kepada majikan yang menahan paspor pekerja karena parpor adalah hak pekerja," kata Senator asal Kepulauan Riau ini.

Seperti diketahui, telah terjadi dua kasus pemerkosaan terhadap wanita TKI di Malaysia, yang pertama adalah pemerkosaan terhadap wanita TKI asal Batang, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh tiga orang oknum kepolisian Malaysia di Penang , dan ketiga tersangka saat ini diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus pemerkosaan lainnya dialami wanita TKI yang dilakukan oleh majikan pria dan penganiayaan oleh majikan wanita. Kedua majikan tersebut saat ini melarikan diri dan sedang diburu oleh Kepolisian Negeri Sembilan Malaysia.

KJRI mendesak Kepolisian Diraja Malaysia untuk memberikan penjelasan dan jaminan bagi pemeriksaan kasus secara tuntas, khususnya poses hukum bagi para pelaku.

KJRI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga mempersiapkan pengacara untuk memberikan bantuan hukum terhadap proses penanganan kasus tersebut.

KBRI Kuala Lumpur telah mengirim tim ke Seramban, Negeri Sembilan, dan sudah bertemu dengan korban untuk memberikan bantuan dan perlindungan. Kondisi korban saat ini terus membaik dan dalam perawatan Rumah Sakit di Seramban, kata Menlu.

Menlu Marty Natalegawa sendiri telah memanggil Duta Besar Malaysia dan menyampaikan kecaman serta keprihatinan mendalam terkait kasus pemerkosaan tersebut dan mendesak dilakukannya investigasi secara cepat dan transparan.