Indonesia Dorong ASEAN Bersatu Tangkal Hoaks dan Lindungi Anak di Dunia Digital

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyerukan kolaborasi regional untuk menghadapi penyebaran konten negatif dan hoaks di dunia digital, khususnya yang berdampak terhadap anak-anak.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Konferensi Menteri ASEAN yang Bertanggung Jawab di Bidang Informasi (17th AMRI) yang berlangsung di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (8/5/2025).

Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, yang juga menjabat sebagai ketua delegasi. Dalam sesi diskusi bertajuk 'MAJU: Media Advancing Joint Understanding', Fifi menekankan pentingnya sinergi kebijakan antarnegara ASEAN guna menghadapi tantangan informasi di era digital.

"Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Brunei dalam AMRI. Kami menilai bahwa isu hoaks, ujaran kebencian, dan keamanan anak di dunia maya harus menjadi prioritas bersama ASEAN," ujar Fifi, demikian dikutip laman Komdigi.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memperkenalkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model yang dapat diadopsi di tingkat regional. Menurut Fifi, literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan kunci untuk membentuk kemampuan berpikir kritis masyarakat.

"ASEAN harus bergerak bersama agar masyarakatnya mampu menyaring informasi secara mandiri. Literasi digital adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan terhadap misinformasi," tegasnya.

Isu perlindungan anak di ruang digital juga menjadi sorotan utama. Indonesia menyampaikan implementasi dua regulasi terbaru, yakni Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab platform digital terhadap jurnalisme berkualitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak.

"Anak-anak adalah generasi penerus ASEAN. Kita tidak boleh lengah terhadap ancaman konten negatif yang mengintai mereka," kata Fifi.

Dorongan Indonesia mendapat sambutan positif dari negara-negara anggota ASEAN. Kolaborasi lintas negara dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Selain itu, Indonesia juga mengajak perusahaan teknologi dan media untuk berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas dan mendukung kebijakan yang menuntut akuntabilitas dari platform digital global. "Informasi yang akurat adalah tulang punggung demokrasi. Jika kita tidak mendukung jurnalisme berkualitas, maka hoaks akan terus merajalela," tambah Fifi.

Konferensi AMRI ke-17 menghasilkan tiga dokumen kesepakatan penting, yakni:

1. Bandar Seri Begawan Declaration, yang menegaskan komitmen kolektif ASEAN terhadap media strategis dan penanggulangan misinformasi;
2. Kuala Lumpur Declaration tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab; dan
3. Pernyataan Media Bersama dari 17th AMRI dan 8th AMRI Plus Three bersama mitra ASEAN, yaitu Tiongkok dan Jepang.

Selain forum utama, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja untuk membahas hoaks, kebebasan pers, dan ketimpangan antara media konvensional dan platform digital. Di sela-sela konferensi, para pemimpin delegasi juga mendapatkan audiensi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah.

Tema 'MAJU' yang diusung dalam konferensi tahun ini diambil dari bahasa Indonesia dan mencerminkan semangat bersama ASEAN untuk terus berkembang dan memperkuat ketahanan informasi masyarakatnya di era digital.

Konferensi AMRI diadakan setiap 1,5 hingga 2 tahun sekali, bertujuan memperkuat kerja sama sektor media dan komunikasi antarnegara ASEAN serta memastikan seluruh komunitas ASEAN memiliki akses informasi yang setara dan terpercaya.

Editor: Gokli

---