JAKARTA, batamtoday - Tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia yang memperkosa TKW Indonesia merupakan bentuk pelecehan terhadap Pemerintah RI. Hal ini disampaikan anggota Pansus Revisi UU Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU TKI di LN) Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Rabu (14/11/2012).

 
 
Menurut Poempida, tindakan tiga oknum polisi diraja Malaysia jelas-jelas melanggar fungsi dan kewenangan polisi sebagai institusi penegak hukum di sebuah negara.Seharusnya mereka melindungi TKW bukan malah melecehkannya.Pelecehan-pelecehan seperti yang terlihat dari iklan penawaran TKI, baik di Malaysia dan di Singapura.

Di Malaysia tidak hanya dilecehkan dari masalah iklan saja, tetapi juga diperkosa oleh oknum polisi Malaysia.
 
"Mutlak bagi penegak hukum di Malaysia untuk segera mengambil langkah konkret terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan hukum yang berlaku," tegasnya.   
 
Degradasi Penghormatan TKI Poempida mengatakan situasi dan kondisi pada saat ini adalah "Darurat Perlindungan TKI/WNI di Luar Negeri". Sebagaimana amanat konstitusi, adalah tanggung jawab Negara, dalam hal ini Pemerintah untuk
melindungi segenap Bangsa Indonesia, di mana pun mereka berada.
 
Apalagi sudah banyak bukti yang dapat dilihat dengan kasat mata bahwa memang terjadi proses degradasi penghormatan kepada para TKI dari masyarakat di negara-negara tujuan yang sudah menjadi berdampak sistemik.

“Proses hukum harus benar-benar dilakukan secara mumpuni, bukan saja hanya pencitraan atau sebagai "pemadam kebakaran". Oleh karena itu pemerintah harus cepat menangani masalah ini dengan tegas,” tegas politisi Partai Golkar.
 
Menanggapi rangkaian permasalahan TKI di Malaysia, anggota Komisi IX DPR RI Aditya Moha meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi TKI.

"Pemerintah nampaknya perlu meredefinisikan makna berkeindonesiaan, jika kita tidak memperdulikan persoalan ini,” tegasnya.
 
Aditya mengatakan persoalan TKI bukan kali pertamanya di luar negeri khususnya di Malaysia. Sebelumnya kita melihat adanya iklan TKI di Malaysia. Sekarang ada permasalahan pemerkosaan TKW kita oleh aparat kepolisian diraja Malaysia.

Menurut dia, hal ini sudah sangat melecehkan kedaulatan NKRI dan juga pelanggaran HAM terhadap para TKI yang ada di Malaysia.

“Kedaulatan RI sudah dilecehkan, sehingga pemerintah RI harus segera melakukan langkah konkret ke pemerintah
Malaysia,” tegas politisi Partai Gokar dari Manado.
 
Kedua politisi Partai Golkar mendesak pemerintah perlu bertindak tegas kepada pemerintah Malaysia dan mendesak masalah tersebut harus diproses secara hokum. Selain itu, keduanya juga mendesak agar pemerintah melakukan advokasi yang maksimal kepada para TKI ini.

“Jadikan para TKI ini mitra, bukan sekedar obyek," ujarnya