Kemenhub Tetapkan Kebijakan Pengaturan Transportasi Angkutan Lebaran 2025

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dodi Purwagandhi, mengumumkan sejumlah kebijakan yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara transportasi.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, kelancaran, serta kenyamanan masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai langkah strategis yang mencakup semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, di antaranya:

1. Kesiapan Sarana dan Prasarana - Pemerintah memastikan kesiapan seluruh infrastruktur transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan.
2. Pengaturan Angkutan Logistik - Distribusi bahan pokok tetap berjalan tanpa pembatasan, sementara angkutan tertentu akan dibatasi pada puncak arus mudik dan balik guna mengurangi kemacetan.
3. Ketersediaan Sarana Angkutan Cadangan - Pemerintah akan menyiapkan cadangan transportasi untuk memenuhi permintaan selama periode Lebaran.
4. Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan - Semua moda transportasi akan melalui ramp check guna memastikan kelaikan operasional.
5. Pembentukan Posko Pengawasan - Posko layanan akan dibentuk di berbagai titik strategis untuk memantau dan mengevaluasi kondisi transportasi sejak 21 Maret hingga 11 April 2025.
6. Rekayasa Lalu Lintas - Bersama Polri, TNI, dan Pemda, Kemenhub akan melakukan rekayasa lalu lintas di daerah rawan kemacetan, kecelakaan, serta bencana.
7. Insentif bagi Pemudik - Pemerintah menyediakan diskon tarif tol, penurunan harga tiket pesawat, serta program mudik gratis.
8. Koordinasi dengan Instansi Terkait - Otoritas seperti BMKG, BNPB, Kementerian ESDM, dan Kementerian PUPR akan berperan dalam mendukung kelancaran angkutan Lebaran.
9. Sosialisasi Kebijakan - Intensifikasi edukasi kepada petugas dan masyarakat terkait aturan keselamatan dan keamanan transportasi.

Menhub Dodi menegaskan keberhasilan angkutan Lebaran bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kementerian Perhubungan akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Basarnas.

"Dengan koordinasi yang baik, penyelenggaraan angkutan Lebaran dapat berjalan tertib, aman, dan lancar," ujar Dodi dalam konferensi pers, Jumat (21/3/2025).

Imbauan kepada Stakeholder Transportasi

Untuk memastikan efektivitas pengendalian mobilitas selama mudik, Dodi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk:

1. Memahami dan menerapkan kebijakan pengendalian mobilitas secara konsisten.
2. Melakukan pengawasan dengan pendekatan yang tegas namun tetap humanis.
3. Menjaga komunikasi publik yang jelas agar masyarakat memahami regulasi dengan baik.
4. Berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang dapat menimbulkan kepanikan.

"Seluruh petugas di posko maupun lapangan harus siap mengantisipasi segala dinamika transportasi yang terjadi selama mudik, menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Editor: Gokli

---