DFW Minta Pembakaran Sampah Dihentikan

DFW Minta Pembakaran Sampah Dihentikan

Oleh : em/dd

Jum'at | 09-11-2012 | 10:16 WIB

Pembakaran sampah. (foto:ist)

ANAMBAS, batamtoday - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta pengelola sampah agar menghentikan pembakaran sampah yang dilakukan setiap harinya di pinggir laut. Sebab, pembakaran sampah tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Pembakaran sampah merupakan kegiatan yang dideteksi mempunyai peranan besar dalam pencemaran udara. Walaupun skalanya kecil, tapi sangat berperan dalam menambah jumlah zat pencemar di udara terutama debu dan hidrokarbon," kata Government Specialist DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, kepada wartawan melalui rilisnya, Kamis (8/11/2012).

Abdi menambahkan, perlu diperhitungkan dalam emisi pencemaran udara oleh sampah adalah emisi particulat akibat proses pembakaran. Sedangkan emisi dari proses dekomposisi yang perlu diperhatikan adalah emisi HC dalam bentuk gas methane. Zat atau gas polutan, tidak hanya berbahaya bagi lingkungan tetapi juga berbahaya langsung terhadap manusia. Polutan yang dihasilkan akibat pembakaran sampah dapat menyebabkan gangguan kesehatan, pemicu kanker (karsinogenik).

"Sebagai gambaran, pembakaran 1 ton sampah akan menghasilkan 30 kg gas CO, gas tersebut jika dihirup akan berikatan sangat kuat dengan haemoglobin darah sehingga dapat menyebabkan tubuh orang yang menghirup akan kekurangan O2 dan bisa menimbulkan penyakit dan berujung pada kematian," paparnya.

Seiring dengan antisipasi terjadinya degradasi pemanasan global dewasa ini, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya memastikan adanya revolusi lingkungan melalui Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam UU tersebut, ditegaskan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yakni ‘kumpul-pilah-olah’ dari yang sebelumnya ‘kumpul-angkut-buang’.

"Pengelolaan sampah yang ditekankan lebih mengutamakan prinsip pengendalian pencemaran serta prinsip sebagi sumber daya. Terutama di Anambas dengan luas lahan yang sempit dan aktivitas penduduk yang makin tinggi, maka upaya pengelolaan sampah memerlukan inovasi dan teknologi serta upaya penyadaran masyarakat yang perlu dilakukan secara terus menerus," terangnya lagi.

Abdi juga meminta pemerintah daerah harus lebih serius dan segera melakukan penataan pengelolaan sampah melalui program dan kegiatan yang terpadu. Alokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mesti segera didefinitifkan diikuti dengan intervensi program teknologi dan inovasi yang efisien untuk menanggulangi masalah persampahan di Anambas.

"Pemerintah kita minta segara melakukan penataan pengelolaan sampah di Anambas. Seperti megalokasikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Agar kedepan masalah persampahan di Anambas bisa teratasi dengan baik demi terciptanya Anambas yang bersih dan sehat," katanya.

TERKINI
POPULER

Gandeng BRK Syariah Batam, Nettour Batam Tawarkan Pembiayaan ONH Plus Mudah

Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional, KWP Gelar Jumpa, serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

KLH Minta Pemda Perbaiki Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

PT Timah Tanam Magrove dan Lepas Bibit Kepiting di Perairan Kundur dan Karimun

Anak-anak dan Kaum Muda di 8 Provinsi Pimpin Aksi Menghadapi Krisis Iklim