JAKARTA, batamtoday - Partai Golkar menyerahkan dugaan pemerasan BUMN yang dilakukan kadernya berinisial IL ke Badan Kehormatan (BK) .

Karena itu BK DPR juga diminta untuk menyampaikan informasi secara fair dengan menggali keterangan lebih mendalam dari berbagai pihak yang terkait.

"Soal IL (Idris Laena) kita serahkan sepenuhnya kepada BK DPR untuk memprosesnya sesuai dengan hukum acara di BK DPR. Golkar tidak akan melakukan intervensi. Karena IL adalah anggota DPR, maka BK berwenang penuh menegakkan Kode Etik DPR yang berlaku. Hanya saja BK DPR harus transparan dan fair," tandas Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Tohari di Jakarta, Selasa (6/11).

Selain itu lanjut Hajrijanto, BK DPR harus menggali keterangan lebih mendalam baik dari Dahlan Iskan maupun dua anggota DPR yang disebut meminta upeti BUMN tersebut. Apalagi Dahlan Iskan dan Dipo Alam sebelumnya,  mengaku tidak pernah menggunakan kata pemerasan, melainkan 'minta jatah'. “Dan, belum juga jelas apakah 'jatah' tersebut sudah diterima atau belum. Ini tugas BK untuk menelusurinya secara fair dan adil dengan memeriksa yang bersangkutan," ungkap Hajrijanto.

Menurut Hajrijanto, fraksi maupun partai mendukung langkah pemberantasan korupsi dengan membongkar praktek kongkalikong yang ada di DPR, meskipun itu menimpa kader Golkar sendiri.

"Pokoknya simpel saja, siapapun yang bersungguh-sungguh mau membongkar korupsi, kongkalingkong, patgulipat keuangan negara harus kita dukung. Tapi kalau cuma untuk pencitraan mereka harus tahu rakyat punya kecerdasan sendiri untuk menilainya mana emas, mana loyang, mana wingko mana kencono," ujarnya.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai apa yang dilakukan Dahlan bukanlah pencitraan. Namun Dahlan diminta serius mengungkap kasus pemerasan itu hingga ke penegakan hukum.

"Sebab, ini adalah pemerasan BUMN, jadi tidak main-main. Ini bukan masalah pencitraan. Ini BUMN yang dijadikan sapi perah. Tapi jangan jangan hanya wacana," ungkapnya.

Dengan demikian Hidayat mendesak Dahlan menunjukkan keseriusannya dengan meneruskan pengungkapan kasus pemerasan ke institusi lain selain DPR.

“Pak Dahlan juga harus mengungkap pemerasan yang dilakukan pihak pemerintah. Mestinya juga menindak yang menyuap, karena yang dipakai itu uang siapa. Kongkalikong ini harus kita berantas," tambahnya.

"Pak Dahlan tak cukup hanya melakukan langkah politik ke BK DPR. Tanggung jawab dia sebagai Menteri BUMN, itu kan seperti yang disampaikan dia sendiri, ingin bersih-bersih BUMN, laporkan saja ke penegak hukum, sehingga akan berimplikasi ke bersih-bersih BUMN," kata Sekretaris FPPP DPR Arwani Thomafi.

Dikatakan, jika hanya menempuh langkah politik seperti saat ini, dampaknya hanya kepada internal DPR dan tak akan menyentuh BUMN. Padahal sebagai Menteri BUMN, Dahlan memiliki kewajiban untuk bersih-bersih BUMN.

"Persoalan peras-memeras jangan hanya terbatas pada konteks DPR saja, itu menjadi tugas yang bersangkutan untuk bersih-bersih BUMN supaya tidak hanya terlihat ada pencitraan," ujarnya.

Dengan demikian dia menantang Dahlan agar melengkapi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Jika hal itu tidak dilakukan Dahlan, Arwani khawatir akan muncul isu negatif susulan terkait kasus ini.

"Nanti ada yang menyangka jangan-jangan muncul tekanan. Bagi saya, harus disampaikan seluruh nama yang dia janjikan. Itu sebagai bentuk konsistensi Pak Dahlan Iskan," pungkasnya.

Dahlan Iskan sendiri mengaku 'hanya' membeberkan 2 inisial nama anggota DPR tersebut, dan nantinya hal itu akan berkembang ke sepuluh nama yang pernah terungkap. Dahlan baru mengakui 2 inisial nama yang diajukan ke BK DPR pada Senin lalu itu adalah Idris Laena (IL) dari Fraksi Golkar dan Sumaryoto (SM) dari Fraksi PDIP. Rencananya Dahlan akan membeberkan nama susulan lewat surat tertulis yang akan dikirim ke BK DPR pada Rabu (7/11).

"Kemarin saya bilang diisi undangannya cukup mengungkapkan lewat bukti tertulis," tuturnya.

Dahlan mengaku tidak ada intervensi dari BK DPR untuk menyebut nama lain yang terkait dengan anggota DPR 'tukang palak'. "Bukan intervensi, tapi DPR minta dilengkapi. Tidak ada intervensi, yang ada kelengkapan berkas semua saja," kata Dahlan. 

Klarifikasi
Sementara itu, Anggota komisi VI DPR RI Idris Laena mengaku sedang menyiapkan diri untuk memberikan klarifikasi seputar isu atau rumor inisial IL yang diduga telah memeras perusahaan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Persiapan klarifikasi dilakukan untuk mengkonter atas tuduhan dari Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan agar memperoleh pemberitaan yang berimbang.

"Kepada teman-teman wartawan, saya sedang menyiapkan diri untuk memberikan klarifikasi, tapi saya khawatir tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang, " ujarnya melalui pesan singkat sekaligus pernyataan resminya, yang dikirim  Selasa (6/11).

Anggota Fraksi Partai Golkar itu mengatakan dirinya berharap memperoleh pemberitaan cover both side atau porsi sama untuk menghadapi Dahlan Iskan yang notabene pimpinan dari kelompok usaha media Jawa Pos Grup .

"Saya khawatir jika tergesa-gesa, nanti tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang. Maklum yang saya hadapi raja media, yang punya pengaruh luar biasa, " ujarnya.

Idris berjanji akan pro-aktif menghubungi insan media, jika sudah siap untuk memberikan klarifikasi seputar tuduhan negatif atas dirinya tersebut. "Kalau saya sudah siap, saya akan menghubungi. Terimakasih, " ujarnya singkat