JAKARTA, batamtoday - Anggota Komite I DPD RI Aida Ismeth Abdullah meminta menunjukan itikad baiknya  sebagai  negara tetangga yang bersahabat dengan segera menangkap dan menindak tegas  pelaku pembuat iklan 'TKI on Sale'.

Aida berharap pemerintah Malaysia menjamin agar tindakan yang melecehkan Tenaga Kerja Indonesia tersebut jangan sampai terulang lagi.

“Iklan itu menambah kesedihan saya melihat nasib para pahlawan devisa kita yang sering  diperlakukan tidak manusiawi , itu adalah  bentuk penghinaan terhadap martabat bangsa. Saya harap pemerintah Malaysia menunjukan itikad baiknya sebagai negara tetangga yang bersahabat dengan segera menangkap dan menindak tegas  pelaku yang membuat iklan tersebut  dan menjamin agar tindakan yang melecehkan TKI jangan terulang lagi," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.

Pada iklan itu tertulis, "Indonesian maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your house work and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3, 500 ! Price RM 7, 500 nett".

Aida kecewa terhadap pembuat iklan 'TKI on Sale' karena mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelumnya, pihak Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan pemasangan iklan "TKI on Sale" yang dilakukan oleh individu atau agensi adalah merupakan tindakan bodoh yang akan memperkeruh suasana dan mengganggu hubungan dua negara.

Selain itu Senator asal Kepulauan Riau (Kepri) ini juga berharap pemerintah bisa mengambil sikap dan langkah yang lebih tegas untuk melindungi TKI. Sebab, TKI merupakan 'Pahlawan Devisa' sehingga diperlukan tindakan kongkrit dalam melindungi TKI.

“Menjelang peringatan hari pahlawan ini, masyarakat dan pemerintah perlu banyak intropeksi dan merenungkan kembali nilai-nilai kepahlawanan dan arti pentingnya martabat bangsa. Martabat bangsa ini diperjuangkan dengan keringat dan darah oleh para pahlawan, tugas kita adalah menjaga dan mempertahankannya, salah satunya adalah melindungi warga Negara kita yang bekerja di Negara lain. Jangan hanya slogan ‘Pahlawan Devisa’ yang diberikan pada TKI, mereka butuh tindakan kongkrit dari pemerintah berupa perlindungan terhadap hak-hak  dan harga diri mereka," kata ketua umum Gerakan Akhlak Mulia Kepri.