PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Djasarmen Nilai untuk Majukan Papua, SDM Perlu Ditingkatkan
Oleh : si
Selasa | 30-10-2012 | 19:32 WIB
Djasarmen_Purba1.jpg honda-batam

Djasarmen Purba, Senator asal Kepri

JAYAPURA, batamtoday - Anggota Komite II DPD Djasarmen Purba mengatakan, untuk memajukan Papua diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).



Sebab, jika SDM tidak menjadi priorotas utama yang harus dibenahi maka Papua dengan kekayaan sumberdaya alamnya tidak akan memberi manfaat dan mensejahterakan  rakyatnya. 

"Papua ini sangat luas dan kaya dengan potensi alam. Semua itu akan jadi sia-sia kalau masalah pembangunan SDM tidak diprioritas dalam waktu dekat ini," kata Djasarmen Purba di Jayapura kemarin. 

Terlebih di tahun 2013 mendatang, kata Djasarmen,  Papua akan mendapat dana otonomi khusus (Otsus) dari APBN sebesar Rp50 triliun lebih.

"Itu jumlah yang cukup besar dan kalau dana tersebut diurus secara baik pasti akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarat Papua dan Papua Barat. Sebaliknya, kalau dikelola secara tidak profesional justru akan mendatangkan masalah baru," tegas anggota Komite II DPD itu.

Dikatakannya, salah satu upaya praktis untuk membangun SDM di Papua adalah dengan cara menyekolahkan sebanyak mungkin putra dan putri Papua ke luar Papua seperti ke Pulau Jawa yang relatif baik kualitas pendidikannya.

"Bagaimana pelaksanaan teknisnya agar mereka-mereka yang disekolahkan itu kembali ke Papua usai pendidikan, pemda sendiri yang lebih tahu. Prinsipnya jangan sampai mereka tidak kembali ke Papua setelah menyelesaikan studi," kata Djasarmen Purba.

Potensi sumberdaya alam (SDA) yang kuat dan didukung oleh dana Otsus yang memadai serta tersedianya SDM yang memadai akan bisa menyejahterakan masyarakat Papua secara signifikan.

"Sebaliknya, kalau SDA dan dana yang kuat itu tidak ditunjang oleh ketersediaan SDM yang memadai, ini potensi bencana yang lebih besar lagi karena SDA dan tersebut akan menjadikan aparatur Papua berurusan aparat penegak hukum," kata Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini.