JAKARTA, batamtoday - Ketua DPR Marzuki Alie berharap dengan disetujuinya Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat wilayah tersebut.

"Kita mengharapkan jangan sampai menambah kantong-kantong kemiskinan di daerah otonom baru tersebut," kata Marzuki Alie di Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Menurut Marzuki, banyak pemekaran daerah baru gagal karena daerah tersebut tidak memiliki potensi sumberdaya alam dan lain-lain. 

"Ini merupakan pertimbangan luar biasa, karena selama 3 tahun DPR menunda pembentukan daerah otonom baru karena itu, Kita harapkan pesisir barat bisa mendapatkan pemimpin yang mewakili rakyatnya," katanya.
 
Dengana adanya daerah otonom baru itu, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpinnya sendiri yang merakyat.  Pasalnya, jika dipilih karena politik uang (money politic), maka daerah itu tidak akan maju. "Sebab kepala daerahnya tidak akan memikirkan rakyatnya, yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya. Jadi saya harap jangan salah mencari pimpinan," katanya. 

Sedangkan Anggota DPR Nudirman Munir meminta pemerintah lebih memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan daerah pesisir atau wilayah maritim. Untuk itu transportasi laut termasuk penunjangnya berupa pembangunan dermaga, bisa segera disiapkan dan dibangun.

“Jangan semuanya diarahkan pembangunan jalan darat, tetapi juga armada laut yang lebih besar,” kata Nudirman Munir.  

Nudirman mengatakan, dari kelima daerah otonom baru yang disetujui sebagian besar memiliki wilayah pesisir dan perbatasan. Sehingga perlu mendapatkan perhatian pembangunan yang lebih besar dan orientasinya harus diubah menuju transpotasi laut, jangan hanya infrastruktur jalan dan jembatan.

“Bayangkan jika fasilitas pelabuhan dan kapal tonase besar mencukupi, maka truk-truk berkapasitas puluhan hingga ratusan ton bisa diangkut dengan kapal. Jika disiapkan armada dari Belawan, ke Tanjung Priok dilanjutkan ke Tanjung Perak bahkan ke Bali dan NTT, maka berapa dana yang bisa dihemat karena jalan rayanya tidak hancur,” katanya.

Dari situ, lanjut dia, akan ada penghematan, jalan tidak akan cepat rusak baik jalan dari tingkat kabupaten/kota, propinsi  hingga jalan nasional. Lalu dana-dana tersebut bisa dialihkan untuk sector pembangunan lain seperti pendidikan dan kesehatan riset.

“ Jadi tidak lagi sebentar-sebentar perbaiki jalan dan jembatan, karena transportasi yang dibangun infraskturtur yang menuju laut,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Nudirman Munir menambahkan, seharusnya pemerintah memperbanyak membangun pelabuhan-pelabuhan dan dermaga-dermaga dari Aceh hingga Papua sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar. Ia tetap berharap pemerintah mengubah pola pikir pembangunan infrakstrur daratan menuju lautan. 

“Mungkin pemikiran ini tidak popular, ditertawakan. Tapi orang nanti akan ingat, pemikiran itu sudah pernah saya sampaaikan di rapat paripurna, tapi sampai sekarang belum di respon DPR maupun pemerintah," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyetujui 5 daerah otonom baru, yakni Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, dan Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Dengan demikian, jumlah provinsi saat ini menjadi 34 provinsi, dan jumlah kabupaten/kota menjadi 495 kabupaten/kota.

Dalam Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)  2010-2025 pemerintah menetapkan jumlah provinsi yang ideal untuk Indonesia hingga 2025 berjumlah 44 provinsi dan untuk kabupaten/kota sebanyak 545.

Dalam Desartada 2010-2015 itu juga pemerintah akan memprioritaskan pembentukan provinsi baru ketimbang membentuk kabupaten/kota baru, terutama provinsi perbatasan dengan negara tetangga. Adapun jumlah daerah kabupaten kota/kota yang ideal berdasarkan hasil kajian hingga 2025 adalah 545 kabupaten/kota, atau perlu tambahan 54 kabupaten/kota

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi, jumlah provinsi yang diperlukan delapan aspek, yakni aspek geografi, demografi, pertahanan keamanan, ekonomi, keuangan, politik dan sosial budaya, administrasi publik dan manajemen pemerintah.

Berdasarkan aspek geografi hingga 2025 diperlukan 15 provinsi baru, sedangkan bila ditinjau aspek demografi diperlukan 31 provinsi tambahan. Sementera dari aspek pertahanan keamanan dibutuhkan 9 provinsi baru, aspek ekonomi diperlukan tambahan 7 provinsi baru, dan aspek keuangan diperlukan 6 provinsi baru.

Selanjutnya, bila dilihat dari aspek politik dan sosial budaya tidak diperlukan tambahan provinsi baru. Sebaliknya, untuk meningkatkan administasi pelayanan publik diperlukan tambahan 15 provinsi baru, dan 55 provinsi baru untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.