Tingkatkan Perekonomian Daerah

KENDARI, batamtoday - Pemerintah mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian di daerah tersebut sehingga bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu, mengatakan pemerintah telah mendorong Pusat Investasi Pemerintah (PIP) agar memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada pemerintah daerah.

"Kami dorong PIP agar terus menyalurkan dananya ke daerah-daerah yang mempunyai 'cashflow' keuangan yang baik guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini harus dimanfaatkan betul pemda,"kata Hatta Rajasa saat meresmikan RS Bahteramas, Kendari, Sultra, Minggu (21/10/2012), uang pembangunan RS tersebut hasil pinjaman PIP.

Hatta menjelaskan kerja sama antara PIP dan Pemda merupakan yang pertama di Indonesia. Kerja sama tersebut disepakai dengan pinjaman sebesar Rp130 miliar dengan bunga sebesar 7,75 persen dalam jangka waktu 5 tahun.

"Seluruh pinjaman ini akan digunakan untuk mempercepat roda pembangunan Sultra," ujarnya.

Menurut Hatta, target peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sebesar 16.000 dolar AS perkapita dimasa mendatang dapat dipercepat dengan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.

"Target kita dalam MP3EI untuk menjadi Indonesia sebagai negara maju akan cepat tercapai dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah," katanya.

Selain itu, Hatta juga menekankan perlunya pembangunan Sumber Daya Manusia untuk bisa mengikuti pengembangan infrastruktur di daerah sehingga tercipta percepatan lapangan kerja.

"Kami akan terus dorong dunia pendidikan sehinga akan semakin banyak tenaga ahli di Indonesia. Saat ini jumlah anak-anak yang kuliah baru mencapai 8 persen. Kami akan genjot hal tersebut untuk bertambah terus sehingga bisa mencapai lebih dari 20 persen dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Di sisi lain, Hatta juga meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran kesehatan bagi masyarakat tidak mampu selain program Jamkesmas yang telah disalurkan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Kapala PIP Soritaon Siregar menjelaskan kalau pihaknya telah melakukan analisis kelayakan terhadap kemampuan keuangan daerah Pemprov Sultra untuk memberikan pinjaman tersebut.

Proses penilaian atas kelayakan pinjaman itu, katanya, diaksanakan bertahap oleh PIP mengacu pada kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani APBD yang bisa berdampak pada program pemerintah dalam pembangunan.

"PIP juga melakukan analisis atas 5C yakni character, capacity, collateral, capital dan condition of economy dalam penilaian kelayakan kredit investasi," ujarnya.