Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rekrutmen Karyawan PT GDSK Dianggap Tak Transparan, Pelamar Tolak Ikuti Tes Lanjutan
Oleh : Frengky Tanjung
Kamis | 12-09-2024 | 19:04 WIB
Pelamar-Tolak-Tes1.jpg Honda-Batam
Pelamar PT Global Dharma Sarana Karya (GDSK) Tolak Ikuti Tes Lanjutan. (Frengky/BTD)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pelamar kerja PT Global Dharma Sarana Karya (GDSK) menolak untuk melaksanakan tahapan tes masuk kerja karena menilai rekrutmen tidak transparan, Kamis (12/9/2024) siang.

Perusahaan tersebut diketahui sebagai perusahaan yang bergerak di bidang catering dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) di wilayah Anambas.

Informasi yang berhasil dihimpun, perusahaan tersebut hanya membuka lowongan hanya untuk 5 formasi saja. Namun, yang mendaftar ada sekitar 90 orang.

Al Amin sebagai koordinator aksi menjelaskan, aksi yang mereka lakukan adalah bentuk protes karena perusahaan GDSK diduga tidak transparan dalam proses perekrutan karyawan.

"Awalnya ketika lowongan dibuka perusahaan ada mensyaratkan pelamar harus memiliki sertifikat keahlian T-Bosiet (keadaan darurat di pantai) dan membawa hasil Medical Chek Up (MCU)," kata Al Amin.

Selanjutnya pelamar, lanjut dia, tidak berani untuk melakukan medical check up (MCU) karena biaya sangat mahal. Selain itu, tidak ada jaminan dari perusahaan jika telah melaksanakan MCU akan bisa langsung bekerja.

"Kami tak berani harus bayar mahal jika tidak ada jaminan bisa langsung kerja," sebut Al Amin.

Selain itu, ia juga menduga ada permainan di proses penerimaan karyawan. Hal ini dilihat dari tidak transparannya panitia dalam pemberkasan serta dalam pelaksanaannya.

"Kami mendapat informasi jika ada 5 orang ini sudah dinyatakan lulus. Bahkan sudah ke Batam untuk mengambil MCU. Kita ini mempertanyakan bagaimana bisa, belum dilaksanakan tes tapi sudah lulus," kata Al Amin.

Diterangkannya, pelamar telah menghubungi pihak PT GDKS namun tidak selalu direspon dengan baik. Malah, kata dia, perusahaan seakan mengadu domba antara pelamar kerja dengan Pemerintah Kabupaten Anambas dalam hal ini Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja.

"Kami akan ke kantor Bupati untuk menemui pak Abdul Haris (bupati) untuk mengadukan hal ini. Pihak perusahaan tidak ada di Anambas, dia ada di Jakarta. Kita tidak mau dibenturkan dengan Pemkab Anambas. Perusahaan yang harus mengirimkan perwakilannya ke sini," tuturnya.

Editor: Yudha