Komite IV DPD RI Lakukan Uji Sahih Draft Rekomendasi Dana Bagi Hasil

Komite IV DPD RI Lakukan Uji Sahih Draft Rekomendasi Dana Bagi Hasil

Oleh : hz/dd

Jum'at | 19-10-2012 | 16:44 WIB

Zulbahri, senator asal Kepri.

BATAM, batamtoday - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan diskusi uji sahih draft rekomendasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggandeng Universitas Batam (Uniba) dan mengundang berbagai pihak perwakilan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kepri, yang dilaksanakan di Hotel Planet Holiday, Jumat (18/10/2012).

Anggota DPD RI asal Kepri, Zulbahri yang menjadi salah satu panitia Pansus DBH mengatakan pihaknya membawa masalah ini ke daerah untuk mendapatkan kesepakatan, sebelum disampaikan dalam rapat pleno bersama dengan DPR RI nantinya.

"Melalui uji sahih ini kita harapkan ada kesepakatan dari setiap pemerintah daerah mengenai dana bagi hasil antara pusat dan daerah dari draft rekomendasi yang ada," kata Zulbahri kepada batamtoday.

Selama ini, ada enam DBH antar pemerintah pusat dan daerah, yakni dari sektor minyak, gas, sumber daya alam (SDA), pertanian, perkebunan dan pariwisat. Namun dalam prakteknya baru tiga sektor yang baru terealisasi.

"Ketiganya itu adalah minyak, gas dan perikanan. Namun DBH itu belum cukup memuaskan bagi daerah, karena dinilai hanya menguntungkan pemerintah pusat saja," jelasnya.

Sebab, pembagian DBH yang dilaksanakan selama ini dinilai sangat pro terhadap otonomi daerah. Apalagi daerah yang merupakan penghasil sumber daya alam yang mana mereka dapat bagian lebih kecil dibanding pemerintah pusat yang tak melakukan perbuatan apa-apa dalam kegiatan yang dilakukan.

Dari catatan batamtoday, DBH dari sektor minyak setiap daerah hanya mendapatkan pembagian sebesar 15,5 persen dan DBH di sektor gas sebesar 25,5 persen. Bahkan dari sektor perikanan malah lebih kecil lagi.

"Untuk itu kami ingin pembagian DBH yang lebih layak, yakni untuk 25 persen dari sektor minyak dan 40 persen dari sektor gas," harapnya.

Setelah melaksanakan diskusi yang cukup panjang, akhirnya didapatkan dua poin penting dalam uji sahih ini, yakni yang pertama merevisi draft rekomendasi DBH dan yang kedua membuat formulasi terbaik dalam penetapan DBH sebelum diplenokan dengan pihak DPR RI.

"Kami mengharapkan pembagian DBH itu 40 : 60, dimana 40 persen untuk daerah dan 60 persen untuk pemerintah pusat," pungkas Zulbahri.

Adapun pembicara dalam uji sahih draft rekomendasi DBH ini antara lain, Dekan Universitas Raja Ali Haji (Umrah) Fatahur Razak, perwakilan dari Uniba Sofyan Effendi.

Turut hadir dalam diskusi ini, Ketua Pansus DBH DPD RI John Pieris, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo dan Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi dan perwakilan DPD RI dari Komite IV.

TERKINI
POPULER

KKP dan WWF-Indonesia Perkuar Perlindungan Habitat Hiu dan Pari di Indonesia

Pangdam Brawijaya Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029

Sultan Harap Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai Dengan Kolaborasi Legislasi

Bang Onim Sesalkan Negara-negara Arab tak Mau Bela Palestina, Justru Indonesia yang Proaktif

Indonesia Perlu Terus Bangunkan Negara-negara Arab yang Tengah Tertidur Pulas soal Palestina

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Tim F1QR Lanal TBK Amankan 12 PMI Non Prosedural di Perairan Pulau Asam Karimun

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online

Ketua DPD RI Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan dengan Senator Rusia