Komite IV DPD RI Lakukan Uji Sahih Draft Rekomendasi Dana Bagi Hasil

Komite IV DPD RI Lakukan Uji Sahih Draft Rekomendasi Dana Bagi Hasil

Oleh : hz/dd

Jum'at | 19-10-2012 | 16:44 WIB

Zulbahri, senator asal Kepri.

BATAM, batamtoday - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan diskusi uji sahih draft rekomendasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggandeng Universitas Batam (Uniba) dan mengundang berbagai pihak perwakilan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kepri, yang dilaksanakan di Hotel Planet Holiday, Jumat (18/10/2012).

Anggota DPD RI asal Kepri, Zulbahri yang menjadi salah satu panitia Pansus DBH mengatakan pihaknya membawa masalah ini ke daerah untuk mendapatkan kesepakatan, sebelum disampaikan dalam rapat pleno bersama dengan DPR RI nantinya.

"Melalui uji sahih ini kita harapkan ada kesepakatan dari setiap pemerintah daerah mengenai dana bagi hasil antara pusat dan daerah dari draft rekomendasi yang ada," kata Zulbahri kepada batamtoday.

Selama ini, ada enam DBH antar pemerintah pusat dan daerah, yakni dari sektor minyak, gas, sumber daya alam (SDA), pertanian, perkebunan dan pariwisat. Namun dalam prakteknya baru tiga sektor yang baru terealisasi.

"Ketiganya itu adalah minyak, gas dan perikanan. Namun DBH itu belum cukup memuaskan bagi daerah, karena dinilai hanya menguntungkan pemerintah pusat saja," jelasnya.

Sebab, pembagian DBH yang dilaksanakan selama ini dinilai sangat pro terhadap otonomi daerah. Apalagi daerah yang merupakan penghasil sumber daya alam yang mana mereka dapat bagian lebih kecil dibanding pemerintah pusat yang tak melakukan perbuatan apa-apa dalam kegiatan yang dilakukan.

Dari catatan batamtoday, DBH dari sektor minyak setiap daerah hanya mendapatkan pembagian sebesar 15,5 persen dan DBH di sektor gas sebesar 25,5 persen. Bahkan dari sektor perikanan malah lebih kecil lagi.

"Untuk itu kami ingin pembagian DBH yang lebih layak, yakni untuk 25 persen dari sektor minyak dan 40 persen dari sektor gas," harapnya.

Setelah melaksanakan diskusi yang cukup panjang, akhirnya didapatkan dua poin penting dalam uji sahih ini, yakni yang pertama merevisi draft rekomendasi DBH dan yang kedua membuat formulasi terbaik dalam penetapan DBH sebelum diplenokan dengan pihak DPR RI.

"Kami mengharapkan pembagian DBH itu 40 : 60, dimana 40 persen untuk daerah dan 60 persen untuk pemerintah pusat," pungkas Zulbahri.

Adapun pembicara dalam uji sahih draft rekomendasi DBH ini antara lain, Dekan Universitas Raja Ali Haji (Umrah) Fatahur Razak, perwakilan dari Uniba Sofyan Effendi.

Turut hadir dalam diskusi ini, Ketua Pansus DBH DPD RI John Pieris, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo dan Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi dan perwakilan DPD RI dari Komite IV.

TERKINI
POPULER

Kasatgas Opsda Lilin Seligi 2024 Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru di Batam

Polri Kenalkan Kortas Tipikor ke Masyarakat di CFD Jakarta

PDIP Ogah Tanggung Jawab soal Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Inisiatif Jokowi!

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi

DPD RI Minta Pemerintah Naikkan Tukin ASN Menjadi 100 Persen