Diancam Direshuffle

Jakarta, Batamtoday - Partai Golkar menyatakan konsisten memperkuat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono hingga 2014. Sebab, koalisi bukan untuk mempertahankan kekuasaan melainkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kita minta SBY dan Demokrat jangan mutung (ngambek, red). Kan bisa dilihat siapa yang konsisten, dan siapa yang tidak konsisten, pembentukan koalisi bukan untuk mempertahankan kekuasan. Tetapi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi bukan untuk kekuasaan," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Menurut Idrus, sikap Partai Golkar mengusulkan hak angket pajak sasarannya untuk menguatkan pemerintah, yakni mengatasi kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini, kata dia, sesuai dengan komitmen koalisi yakni mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.

"Kalau Partai Golkar membiarkan adanya praktik mafia pajak sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak, itu berarti turut melemahkan pemerintahan," kata Idrus.

Jika sikap Partai Golkar tersebut dinilai berseberangan dengan Partai Demokrat dan kemudian Partai Demokrat akan melakukan evaluasi hal itu kurang tepat. "Partai Demokrat, Partai Golkar, dan partai politik lainnya anggota koalisi posisinya sejajar, sehingga tidak tepat kalau hanya Partai Demokrat yang mengevaluasi, tapi harus saling mengevaluasi, katanya.

Dengan saling mengevaluasi, kata Idrus, sasarannya untuk melihat bersama secara proporsional apa yang menjadi penyebab persoalan dan bagaimana mencari solusi bersama. " Jadi kalau nanti kita diajak bicara, kita akan bicara yang benar bagaiman memperkuat visi-misi SBY, yakni mensejahterakan rakyat," katanya.

Sedangkan Ketua DPP Golkar Ade Komaruddin mengatakan, Partai Golkar tidak akan keluar dari koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah kecuali jika rakyat menghendaki Partai Golkar berada di luar koalisi.

"Partai Golkar sangat dekat dengan rakyat. Suara Golkar adalah suara rakyat, karena itu Golkar menghargai aspirasi rakyat," kata Ade Komaruddin. 

Ade Komaruddin menjelaskan, Partai Golkar tidak akan reaktif menyikapi desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak koalisi dan mereshuffle menteri di kabinet.

Partai Golkar, lanjutnya,  sudah komit untuk mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibaya, sesuai dengan kontrak politik yang sudah ditandatangani antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden Yudhoyono.

Partai Golkar akan konsisten mengawal pemerintahan Presiden Yudhoyono sampai 2014 sesuai dengan kontrak politik yang sudah ditandatangani. "Dalam pandangan Partai Golkar sikap Partai Golkar yang mendukung usulan hak angket pajak tidak menyalahi komitmen koalisi, karena usulan itu sasarannya untuk menguatkan pemerintah," katanya.