BATAMTODAY.COM, Jakarta - Angota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2024 DPR RI, Luluk Nur Hamida menegaskan, usulan Pansus Haji tidak ada unsur politis atau menyerang individu.

Melainkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelanggara haji.

"Jadi kita tidak berbicara tentang seorang figur tapi kita bicara di sini ada lembaga DPR di situ kemudian ada pemerintah yang di sana ada pihak yang bertanggung jawab memang sampai hari ini tanggung jawab penyelenggaraan haji itu melekat kepada Kementerian Agama," kata Luluk dalam diskusi "Menakar urgensi Pembentukan Pansus Haji 2024" di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Luluk menjelaskan, pentingnya Pansus Haji ini bukan semata-mata kepentingan DPR, melainkan kepenting seluruh calon jamaah haji. Pasalnya, persoalan haji ini setiap tahun hanya berputar dengan persoalan itu-itu saja.

"Salah satu contoh yang saya mau sampaikan ketika saya cek katering di sana lalu saya ketemu dengan pihak rekanan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Saya tanya bahan bakunya Dia bilang apa ternyata dia jujur nih Thailand ya kan lalu saya tanya saya coba Saya mau lihat berasnya gitu soalnya kan banyak jemaah haji itu yang tidak apa menghabiskan makanannya jangan-jangan ini juga enggak cocok gitu ya beras yang dikonsumsi sehari-hari," ungkapnya.

Selain katering, politisi PKB itu menyebut persoalan klasik lainnya adalah terkait pemondokan di Arafah yang tahun ke tahun selalu bertumpuk, namun tidak ada upaya untuk meningkatkan pekayanan agar hal tersebut tidak terulangi lagi kedepannya.

"Oke kita memang masih memiliki kekurangan tetapi kita menerima masukan dari semua masyarakat dan tentu juga DPR langkah-langkah serius apa yang kemudian bisa dibenahi sehingga penyelenggaraan haji itu akan lebih baik lagi di tahun yang akan datang," terangnya.

Oleh karena itu kata dia penting untuk DPR membentuk Pansus Haji. Karena usulan dan kritikan yang disampaikan panitia kerja Komisi VIII DPR RI hanya dijadikan sebatas masukan saja oleh Menteri Agama, tapi tidak ditindaklanjuti.

Edit0r: Surya