Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Koalisi PDIP dan Gerindra Tidak Permanen
Oleh : si
Jum'at | 05-10-2012 | 14:58 WIB
puan-dalem.jpg Honda-Batam

Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani

JAKARTA, batamtoday - Meski PDIP-Gerindra sukses mengantarkan Jokowi-Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta terpilih dan akan segara dilantik dalam waktu dekat ini, namun dalam politik tidak ada yang mananya koalisi permanen. 



Koalisi itu akan sangat perkembangan dan dinamika politik itu sendiri ke depan. Untuk itu pula koalisi PDIP-Gerindra tergantung dinamika politik ke depan.

Hal itu dikatakan Ketua F-PDIP DPR Puan Maharani di Jakarta, Jumat (5/10/2012). 

"Di dalam politik tidak ada koalisi permanen. Jadi, tak ada jaminan koalisi dengan Gerindra akan berlanjut hingga 2014. Apalagi dalam Pilpres mendatang PDIP akan mengutamakan kader internal untuk didorong maju sebagai capres. Selama kita punya calon internal yang baik, kita akan mengutamakan calon PDIP sendiri," tandas Puan Maharani. 

Namun demikian lanjut Puan, PDIP tetap menjalin komunikasi dengan parpol lain termasuk Gerindra. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Yang penting katanya, silaturahmi terus dilakukan. 

“Tunggu saja menjelang 2014 nanti setelah pemilu legislatif digelar. Sekarang kan masih belum apa-apa,” tambah putri Megawati ini.

Yang jelas menurut Puan, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi berharap gubernur terpilih itu dapat merealisasikan janjinya demi kepentingan warga Ibukota. PDIP siap mengontrol kinerja Jokowi, namun menegaskan tidak akan mengintervensi Jokowi demi kepentingan politik tertentu.

"Silakan bekerja sesuai dengan visi Pak Jokowi. Kami tidak akan intervensi. Kami siap membantu dan berikan saran atau diskusi kalau Pak Jokowi minta urung rembug. Fraksi kami siap turun rembug untuk masalah-masalah yang ada di DKI," kata Puan.

Jokowi pada Jumat hari ini datang ke Gedung DPR RI bertemu dengan anggota FPDIP DPR. Tampak hadir dalam pertemuan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Emir Moeis, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dan Ketua DPP PDIP yang duduk di Komisi III, Trimedya Panjaitan dan Karolin Margret Natasa.

Sementara itu Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan jika dirinya sudah menyiapkan pembagian tugas dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjalankan program kerja yang sudah disiapkan. Pembagian tugas ini diyakini akan mengoptimalkan kinerjanya.

"Pengawasan di Wagub, pengawasan pembangunan, pembinaan PNS di wagub," ujar sarjana kehutanan UGM berusia 51 tahun itu.

Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi dan Basuki pernah berjanji akan memprioritaskan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Pembenahan transportasi dan tata kota juga akan dilakukan secara bertahap. Jokowi diperkirakan akan dilantik antara tanggal 11 dan 12 Oktober 2012. Pelantikan molor karena urusan administrasi yang masih dalam proses.