Dunia Ramai-ramai Kritik AS Usai Veto Keanggotaan Palestina di PBB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Selain Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya, Malaysia dan Pakistan juga menyatakan kekecewaan atas kegagalan PBB mengakui keanggotaan Palestina.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," bunyi pernyataan Kemlu RI dalam unggahan di X, Jumat (19/4/2024).

Kemlu RI menyatakan perkembangan menuju keanggotaan penuh Palestina telah tersendat sejak negara itu memperoleh status negara pengamat PBB pada 2012. Padahal, Palestina telah mendapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.

Indonesia lantas menegaskan kembali dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB. Dukungan ini diharapkan akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara lain.

"Dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu.

Malaysia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan Amerika Serikat (AS) yang memveto resolusi Palestina di Dewan Keamanan PBB tersebut.

"Langkah veto terhadap masalah penting ini telah mempertanyakan keinginan tulus dari anggota dewan yang melaksanakannya untuk mewujudkan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sejak puluhan tahun dalam pendudukan ilegal Israel dan perang di Wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak tahun 1947," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang diunggah di Platform X.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mumtaz Zahra Baloch mengatakan Islamabad sangat kecewa atas hasil perdebatan di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4) dan ketidakmampuannya mencapai konsensus dan merekomendasikan keanggotaan Palestina di PBB ke Majelis Umum.

"Kami menyesalkan keputusan AS untuk memveto rancangan resolusi yang memberikan keanggotaan penuh PBB kepada Palestina," kata Baloch kepada wartawan di Islamabad, seperti dilansir Anadolu.

Ia menambahkan, sudah tiba saatnya Palestina diterima di PBB. Baloch berharap langkah memasukkan Palestina sebagai anggota PBB bisa memperbaiki ketidakadilan.

"Ini akan menjadi sebuah langkah untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah yang diderita oleh rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun. Ini akan menegaskan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," tegas Baloch.

Rakyat Palestina mempunyai hak yang melekat untuk hidup di Negara Palestina yang berdaulat, merdeka dan berdekatan dalam perbatasan 4 Juni 1967 dan dengan Al-Quds Al-Shareef sebagai ibu kotanya," katanya.

Resolusi mengakui keanggotaan Palestina di PBB diveto oleh AS dalam rapat Dewan Keamanan pada Kamis lalu. Sebanyak 1 suara mendukung resolusi itu, dan dua negara memilih abstain di antaranya Inggris dan Swiss.

Editor: Surya

---