Kemendagri Sayangkan Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Hanya Seremonial untuk Foto-foto

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerah yang tidak melakukan operasi pasar murah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3/2024).

Tomsi juga mengatakan komoditi yang dijual di operasi pasar murah justru banyak yang dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS), bukan masyarakat yang membutuhkan.

Karenanya, ia mengimbau agar kepala daerah melakukan operasi pasar murah sebaik-baiknya dengan mengumumkannya ke masyarakat luas.

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

Pengendalian Inflasi
Dalam kesempatan ini, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau Pemda agar melakukan upaya yang optimal dalam mengendalikan inflasi.

Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Kemendagri pada Maret 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.

"Tolong untuk dilihat daftar-daftar ini. Kami berharap di saat seperti ini teman-teman bersama Forkopimda untuk betul-betul aktif turun [ke lapangan dan] berupaya sekeras-kerasnya," ujarnya.

Dari data yang ditampilkan, diketahui terdapat 214 kabupaten dan kota yang sama sekali belum melakukan enam langkah konkret dalam penanganan inflasi.

"Kami berharap setelah data ini ditayangkan, daerah-daerah tersebut dapat melaksanakan upaya sesuaidengan arahan Mendagri," imbuh Tomsi.

Sebaliknya, ia pun mengapresiasi 14 kepala daerah yang telah mengimplementasikan enam upaya konkret dalam penangananan inflasi.

Adapun keenam upaya konkret yang dimaksud yaitu melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia juga mengimbau kepala daerah yang baru melakukan sebagian dari upaya tersebut agar berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan inflasi.

Selain itu, ihwal operasi pasar murah, Tomsi meminta agar dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga memiliki dampak yang signifikan.

"Operasi pasar murah harus benar-benar dilaksanakan dengan mengumumkan kepada masyarakat agar mereka yang berkepentingan dapat melakukan pembelian," tegas Tomsi.

Kemudian, Tomsi juga menyoroti kondisi sejumlah pasokan komoditas seperti beras, jagung, dan bawang merah. Ia pun meminta para kepala daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga jagung yang dapat berdampak pada harga ayam dan telur.

"Kami memohon kepada semua pihak, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk mewaspadai perkembangan ini," tegas Tomsi.

Editor: Surya

---