Din Syamsuddin Desak DPR Gunakan Hak Angket dan Makzulkan Jokowi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang dipimpin Din Syamsuddin menggelar demonstrasi secara damai di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Massa aksi sudah berdatangan sejak siang, dan diprediksi semakin banyak pada sore nanti. Jalan Gatot Subroto, Jakarta, tepatnya di depan Gedung DPR, ditutup mulai pukul 14.00 WIB.

Demo tersebut dimulai usai zuhur hingga berbuka puasa dan salat maghrib berjemaah. Tokoh nasional sekaligus Presidium GPKR Din Syamsuddin mengatakan bahwa demo tersebut sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil.

GPKR menegaskan bahwa hal ini merusak demokrasi Indonesia, merampas hak rakyat, dan meruntuhkan kedaulatan rakyat.

GKPR mendorong dan menuntut DPR melaksanakan hak angket untuk mengusut berbagai pelanggaran khususnya dalam pilpres, yang ditandai dengan kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

GPKR mengajak semua komponen masyarakat, termasuk para akademisi, ulama, mahasiswa untuk memperbaiki kerusakan parah yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menghancurkan demokrasi dengan membangun dinasti politik lewat jalur demokrasi yang dicacatkan oleh berbagai penyelewengan kekuasaan.

Menurut dia, sudah sepantasnya dan saatnya rakyat melalui para wakilnya di Senayan memakzulkan Jokowi sebagai biang kerusakan. Din menuturkan, demo nanti adalah Aksi Rakyat Berdaulat Menggugat Pemilu/Pilpres Cacat yang tentunya tidak hanya sekali dilakukan, namun akan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya.

Mereka bersikeras bahwa perbaikan sistem politik Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan. Dalam aksi yang dipimpin oleh koordinator lapangan Moh Jumhur Hidayat, masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya bahkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara akan bergabung untuk menuntut keadilan.

Mereka bergerak dengan semangat cegah kezaliman dengan bersama-sama ikut berdemo. Peserta aksi diperbolehkan menggunakan pakaian sesuai preferensi masing-masing, asalkan sopan dan nyaman untuk bergerak.

Namun, diharapkan mereka menggunakan tanda pengenal khusus seperti pita merah putih atau pita merah putih di kepala. GPKR mengajak semua elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi damai menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sementara dari sisi aparat kepolisian, melakukan kegiatan penyampaian pendapat yang bakal digelar GPKR di depan gedung DPR/MPR RI, dan KPU RI. Selasa (19/3/2024).

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di depan gedung DPR/MPR RI kami melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keteranganya.

Di mana untuk lokasi pengamanan di DPR/MPR RI total melibatkan 2.970 personel. Kemudian untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI dan KPU RI bersifat situasional sesuai dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," tuturnya.

"Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi dan juga di sekitaran KPU RI akan di berlakukan rekayasa lalulintas bilamana eskalasi massa meningkat," tambahnya.

Editor: Surya

---