BATAMTODAY.COM, Jakarta-Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai wacana pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak akan terwujud.

Pasalnya, hingga saat ini, hak angket hanya sebatas wacana, meskipun tiga anggota DPR dari fraksi berbeda, yakni PKS, PKB, dan PDIP telah melakukan interupsi untuk mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu pada rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (5/3/2024) lalu.

"Namun menurut pandangan pribadi saya hak angket Insyallah tidak akan terjadi atau terwujud," ujar Guspardi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Menurut Guspardi, perjalanan masih panjang dan tidak mulus sebelum hak angket bisa terwujud. "Apalagi partai besar menyatakan belum diperlukan, ini semakin memperkuat pandangan saya terhadap hak angket dan Insyaallah tidak akan terjadi," tandas Guspardi Gaus, politisi PAN ini.

Sementara, anggota fraksi partai Demokrat Herman Khaeron meminta semua pihak termasuk pasangan capres-cawapres agar tidak mengada-ada dan cepat menuduh bahwa Pemilu 2024 curang.

Menurut Herman, saat ini tahapan Pemilu 2024 belum selesai dan telah banyak dilakukan koreksi oleh penyelenggara pemilu.

"Kalau ada kecurangan ya, ada Bawaslu, kalau Bawaslu tidak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, tentu ada gakumdu ( penegakan hukum terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, artinya ada medianya di situ," tutur Herman.

Menurut Herman, sebaiknya semua kekuatan politik kembali bersatu untuk mengkawal cita-cita kemerdekaan cita-cita, mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu sebaiknya diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Cita-cita kemerdekaan adalah menyejahterakan kehidupan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu pada akhirnya kita ikut melaksanakan ketertiban dunia, ini yang harus kita kawal," pungkas Herman.

Editor: Surya