Pemerintah Lamban Tangani Masalah Outsourcing

Pemerintah Lamban Tangani Masalah Outsourcing

Oleh : hrj/dd

Selasa | 02-10-2012 | 15:10 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Pemerintah dinilai lamban dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan outsourcing yang acap kali menjadi dasar perselisihan hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha.

Meski demikian, Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan menyatakan belum akan mengambil sikap mengenai rencana aksi besar-besaran yang akan dilakukan buruh pada Rabu (3/10/2012) besok.

"Kami masih akan memberikan kesempatan bagi pemerintah (daerah) untuk melakukan pembenahan dan menyelesaikan permasalahan outsourcing ini," kata T Sianturi, ketua FKUI SBSI Bintan kepada batamtoday di Tanjunguban, Selasa (2/10/2012).

Menurut Sianturi, konsekuensi penerapan outsourcing harus siap jika dilakukan teguran apabila melenceng dari aturan. Pihaknya, lanjut dia, tak segan untuk melakukan tindakan jika pemerintah lamban dalam menyikapi permasalahan outsourcing ini.

"Tetapi kalau nanti Pemda lambat dalam mengambil tindakan, tentunya SBSI tidak akan diam. Jangan disalahkan kalau sewaktu-waktu anggota SBSI melakukan sweeping ke perusahaan yang masih menjalan praktek outsourcing," tegasnya.

Sianturi menambahkan, untuk wilayah Kabupaten Bintan, SBSI sudah memiliki data lengkap dimana dan nama perusahaan yang sampai saat ini masih menjalankan praktek outsourcing.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di perusahaan swasta, tetapi diberlakukan juga di perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN). "Makanya kita juga masih perlu memberikan waktu kepada Pemda untuk membenahinya," tambahnya.