Kuasa Hukum PT GSPM Sebut Bunker Baru Dibuat Mei 2012

Kuasa Hukum PT GSPM Sebut Bunker Baru Dibuat Mei 2012

Oleh : chr/dd

Senin | 01-10-2012 | 16:12 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kuasa Hukum PT Ganda Sari Petra Mandiri (GSPM) Hermansyah SH, mengatakan dari pengakuan dan data yang diperolehnya di lapangan, lokasi bunker BBM dan tiga unit mobil PT Ganda Sari Petra Mandiri di Kelurahan Sei Enam, Kijang, Bintan Timur baru dibangun pada Mei 2012 lalu.

Sedangkan 3 unit mobil yang disegel polisi, merupakan mobil asal Jakarta yang dilengkapi dengan faktur pembeliaan dari sebuah perusahaan di kota tersebut.

"Jadi kalau dikatakan tempat penimbunan dan sudah terjadi sejak 2011, sangat tidak masuk akal. Karena kalau melihat kondisi, semen dan bunker serta pengakuan klien kami sendiri kalau bunker itu baru dibangun pada Mei 2012, untuk digunakan, sebagai penampungan minyak BBM industri yang dibelinya dari Pertamina, guna operasional perusahaan PT GSPM yang juga bergerak dalam bidang galangan kapal," sebutnya pada batamtoday saat dikonfirmasi, Senin (1/10/2012).

Sedangkan mengenai tiga unit mobil, Hermansyah mengkui memang belum terdaftar di Satlantas dan Samsat Polres Bintan maupun Tanjungpinang, karena mobil tersebut berasal dari Jakarta. Namun faktur pembelian ketiga mobil sampai saat ini ada dan dimiliki PT GSPM sebagai mana dibeli dia dari sebuah perusahaan di Jakarta.

Disinggung mengenai data rekapitulasi yang diperoleh media, atas pembelian ratusan ton BBM jenis solar dari sejumlah perusahan di Batam termasuk, oknum yang diduga TNI serta pegawai SAR Tanjungpinang, Hermansyah mempersilakan untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan, dan hal itu harus dibuktikan dengan fakta dan data yang otentik.

"Silakan saja polisi melakukan penyelidikan, dan jangan hanya berandai-andai, dan kalau memang ada yang menjual, siap dan kapan dijual, yang jelas atas penangkapan beberapa liter BBM PT Ganda Sari Petra Mandiri, sangat tidak masuk akal dilakukan penimbunan, mengingat perusahaan ini juga memiliki galangan kapal dan membutuhkan BBM industri sesuai dengan Delivery Order (DO) yang dimiliki untuk operasional perusahaannya," kata Herman.

Selain itu, Hermansyah meminta, bagi warga dan instansi yang tidak paham serta mengerti dengan tata niaga BBM, harusnya tidak perlu berkomentar, sebelum mengetahui fakta dan data sebenarnya hingga tidak menambah keruh suasana.

"Kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan polisi. Namun sejumlah elemen dan instansi yang berkomentar tentu akan dapat mengaburkan permasalahan. Ini yang tidak boleh," sebutnya.

TERKINI
POPULER

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Kejari Batam Selidiki Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Lahan Hutan Lindung di Rempang

Miliki 0,28 Gram Sabu, Pemuda Batam Divonis 7 Tahun Penjara

Kronologi Oknum Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Berbeda Kesaksian Warga