Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dugaan Penyelewengan Anggaran Negara, LIN Batam Laporkan RS ke Bawaslu Kepri
Oleh : Devi Handiani
Kamis | 29-02-2024 | 18:28 WIB
Ketua-Bawaslu-Kepri11.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN), Aidil Kasmara. (Devi/BTD)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lembaga Investigasi Negara (LIN) Batam mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Kepri untuk melaporkan terkait adanya dugaan indikasi kecurangan penyalahgunaan wewenangan jabatan anggaran negara yang dilakukan oleh RS, Kamis (29/2/2024).

Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN), Aidil Kasmara mengatakan laporan diberikan hari ini merupakan laporan pertama kepada Bawaslu Kepri.

"Laporan ini adalah laporan yang pertama, tapi nantinya akan ada lagi laporan-laporan lain yang akan saya sampaikan kepada Bawaslu Kepri dengan terlapor yang berbeda," katanya.

Ia menambahkan laporan diberikan itu sesuai dengan pasal yang sudah tertera, pertama UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kedua PKPU Nomor 15 tahun 2022 tentang Kampanye pemilihan umum, ketiga Per Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Adapun bukti yang dilampirkan oleh Ketua LIN kepada Bawaslu Kepri berupa foto, video, serta bukti kampanye.

"Jadi sebelum kita membuat laporan, kita sudah mengumpulkan beberapa bukti, dan jawaban Bawaslu terkait laporan kami ini akan segera ditangani," pungkasnya.

Sementara itu Koordinator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kepri Rosnawati saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa benar adanya laporan terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran terhadap salah satu anggota DPD RI.

"Bawaslu tidak bisa menolak laporan apapun yang masuk dan harus kami terima. Setelah kami menerima laporan tersebut, selanjutnya kami akan melakukan kajian awal terhadap laporan itu untuk menentukan keterpenuhan secara formil," ucapnya.

Diketahui terlapor RS sebelumnya juga sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kepri terkait dengan adaya dugaan Money Politik.

Akan tetapi perkara tersebut dari hasil penyelidikannya dihentikan karena tidak terbukti adanya unsur pelanggaran.

"Jadi sebelumnya kita sudah lakukan penyelidikan dan sudah selesai, namun laporan yang baru ini kami terima kami belum bisa menjelaskan secara rinci dikarenakan masih dalam penanganan Bawaslu Kepri," tambahnya.

"Tujuan kami melakukan perincian agar kami dapat mengetahui apakah ada unsur-unsur pelanggarannya terpenuhi atau tidak, memenuhi syarat serta ketentuan materi. Kajian ini akan kami lakukan selama dua hari dan dilanjutkan dengan Pleno," tutupnya.

Editor: Yudha