BATAMTDAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap urgensi data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di tingkat pusat maupun daerah bagi kepentingan publik.

Kepentingan itu di antaranya untuk perencanaan pembangunan, pendataan kemiskinan esktrem, tingkat pendidikan, hingga pembagian bantuan sosial (bansos).

Hal ini ditekankan Mendagri saat memberikan sambutan dan membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2024.

Rakornas yang mengambil tema 'Peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mendukung Percepatan Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik' tersebut berlangsung secara hybrid dari Harmoni One Hotel Batam.

"Saya memberikan penghargaan karena ini acara (Rakornas) terlihat sederhana, tetapi memiliki makna dan arti yang sangat penting bagi bangsa ini, karena Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini, karena data yang dimiliki oleh Dukcapil, menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini," katanya, Selasa (27/2/2024).

Mendagri menegaskan, data Dukcapil penting karena bisa dimanfaatkan oleh banyak sekali pengguna, baik pihak pemerintah maupun swasta.

Dukcapil merupakan satu-satunya instansi yang memiliki data kependudukan terlengkap dibanding dengan instansi mana pun di Indonesia.

"Kalau kita mau bertanya jumlah penduduk, maka yang paling lengkap dan paling akurat adalah Dukcapil, maka data kitalah yang dipakai," tambahnya.

Mendagri merinci, data-data yang dimiliki Dukcapil tersebut terdiri dari jumlah penduduk Indonesia keseluruhan, jumlah penduduk berdasarkan gender, tingkat pendidikan, hingga data biometrik berisi tiga data unik yang meliputi sidik jari, face recognition, dan retina (iris mata). Data tersebut pun masih bisa dibelah-belah kembali berdasarkan pulau, provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Data ini kalau dimiliki oleh perusahaan tertentu misalnya yang ingin tahu produk ini cocoknya di daerah mana, misalnya untuk segmen anak muda, anak muda yang di bawah 20 tahun. Kalau seandainya kita sortir kita filter, maka ketahuan daerahnya mana-mana saja," jelasnya.

Pihaknya melanjutkan, basis data tersebut nantinya akan berkembang menjadi semakin modern dengan bantuan teknologi. Pemerintah akan mengembangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital yang penting untuk berbagai keperluan di masa depan.

"Nah KTP digital ini nanti akan dipakai juga oleh pemerintah untuk membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data yang akan digunakan basis datanya adalah digital ID," ucapnya.

Mendagri juga memberikan apresiasi atas terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh pihak Dukcapil. Di antaranya, mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan yang memudahkan masyarakat untuk memperpanjang KTP, mencetak Kartu Keluarga (KK), dan berbagai keperluan kependudukan lainnya.

"Nah ini sangat membantu masyarakat, bayangkan yang dari Papua misalnya, sekolah di Jogja, masa untuk membuat memperpanjang KTP dia harus pulang ke Papua. Ongkosnya berapa itu, 10 juta mungkin terbang bolak-balik hanya untuk memperpanjang itu, tapi ini bisa dikerjakan di Jogja, atau di tempat lain," ungkapnya.

Di sisi lain, dalam rangka memberikan apreasiasi bagi Dukcapil di tingkat daerah, Mendagri bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi juga turut memberikan penghargaan secara simbolis kepada daerah-daerah penerima penghargaan Dukcapil Award dan penerima sertifikat ISO 27001.

Adapun kategori 'Dukcapil Prima Award' Wilayah Indonesia Barat diraih oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Temanggung, dan Kota Jakarta Timur.

Kategori 'Dukcapil Prima Award' Wilayah Indonesia Tengah diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Makassar.

Kategori 'Dukcapil Prima Award' Wilayah Indonesia Timur diraih oleh Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

Selanjutnya, Kategori Khusus 'Dukcapil Prima Award' Tahun 2024 diraih oleh Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bengkalis, Kota Ambon, dan Kota Batam.

Terakhir, penerima Sertifikat ISO 27001 diraih oleh Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bengkulu.

7 Hal Penting

Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian memaparkan tujuh hal penting yang perlu dilakukan oleh Dukcapil beserta jajarannya baik di tingkat pusat maupun daerah ke depan.

"Rakor ini dilaksanakan biasa 2 kali setahun, ini rakor yang pertama, saya kira bagus untuk menjadi momentum jajaran Dukcapil seluruh Indonesia yang hadir saat ini, dikomandoi oleh Dirjen Dukcapil Pak Teguh, untuk melakukan evaluasi," katanya.

Hal penting yang perlu dilakukan ke depan, pertama, mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik seperti integritas, sistem, dan kompentensi.

Mendagri mengapresiasi berbagai capaian prestasi Dukcapil yang perlu dipertahankan. Kemudian terkait kompetensi yang berkenaan dengan hal teknis, Mendagri menyampaikan agar para tenaga terampil di bidang teknologi informasi untuk ditingkatkan.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Dukcapil, selama ini ya yang cukup banyak prestasinya. Setidaknya sudah ada 43 penghargaan yang diterima oleh Dukcapil, dan ini bukan kerja dari Dukcapil Kemendagri sendiri, bukan, Dukcapil ini adalah satu sistem, inputnya berasal dari Dukcapil seluruh kabupaten/kota dan kemudian Dukcapil provinsi menjadi koordinator, tapi datanya langsung masuk ke server Dukcapil Kemendagri," terangnya.

Kedua, memperbaiki integritas aparatur untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat dan zero pungutan liar (pungli) yang merusak nama Dukcapil di mata publik.

Mendagri menekankan agar pihak Dukcapil menjaga integritas yang ditandai dengan tidak adanya kasus terkait pungli maupun masalah yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi, ini masalah integritas, satu yang berbuat nanti yang lain kena semua, oleh karena itu saya betul-betul minta ini masalah integritas ini jangan sampailah terkena masalah, kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) nanti oleh kepolisian, OTT oleh KPK, kejaksaan," ujarnya.

Ketiga, Dukcapil perlu proaktif untuk mendata dan menjaring masyarakat maupun penduduk yang belum terdata, misalnya masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi. Keempat, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani daerah-daerah yang internetnya lambat/gangguan.

"Kemudian juga di daerah-daerah yang sulit, terpencil, jauh, itu juga internetnya banyak juga yang tidak jalan, tidak ada internet, atau lemot internetnya, sehingga untuk menginput data, melayani masyarakat, menjadi lambat," tuturnya.

Kelima, memperkuat data center dan infrastruktur Dukcapil melalui anggaran yang bersumber dari Bank Dunia dan sumber lainnya, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam rangka memperkuat infrastruktur, Mendagri menegaskan pula agar daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

"Kapasitas fiskal kuat itu ditandai dengan PAD-nya besar, Pendapatan Asli Daerah-nya besar, transfer dari keuangan pusatnya dikalahkan oleh PAD, itu daerah yang kuat itu, contohnya misalnya daerah di Jakarta. Banten itu 74 persen itu adalah dari PAD, hanya 20 persen dari pusat. Jadi dia tidak tergantung pusat, duitnya banyak, Jakarta uangnya banyak, Jabar, Jateng, Jatim, uangnya banyak," ungkapnya.

Keenam, melakukan pembinaan karier untuk pegawai di lingkungan Dukcapil pusat dan daerah dengan menerapkan sistem merit.

Ketujuh, mendukung lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar menjadikan sistem Dukcapil sebagai basis data bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik di pusat dan daerah.

"Harapan saya dengan Rakor ini Dukcapil akan lebih baik prestasinya, dan kalau prestasinya lebih baik, kinerjanya lebih baik, otomatis kalau kita minta itu, kita juga harus bikin baik supaya kita minta apa saja dikasih. Kalau tidak, tidak akan dikasih-kasih, semua tergantung image, image baik akan mudah menembusnya," pungkasnya.

Editor : Surya