BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut dia, program prioritas pasangan calon Prabowo-Gibran tersebut bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.

"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga  di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.

"Kemudian ada prioritas, tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dengan bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu," tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan saat ini pemerintah sudah memegang data para calon penerima program makan siang gratis Prabowo. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan berapa besaran anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program ini karena masih dalam kajian.

"Angka ini masih di-exercise (dihitung) ... Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya bersuara soal Program Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran dan anggarannya.

Ia mengatakan anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan.

Sri Mulyani mengatakan makan siang gratis masih sebatas program capres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," kata Sri Mulyani.

"Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan rapat hari ini cuma membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

Dia berkata pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.

Editor: Surya