SPPT PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah

SPPT PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah

Oleh : khn/dd

Sabtu | 29-09-2012 | 17:44 WIB

Eka Sila Kusna Jaya, Kepala KPP Pratama Tanjungbalai Karimun

KARIMUN, batamtoday - Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti kepemilikan tanah. Bahkan, SPPT PBB tidak memiliki kaitan dengan sertifikat lahan. Sehingga setiap orang yang memiliki dan atau menguasai dan atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, wajib membayar PBB.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun, Eka Sila Kusna Jaya kepada batamtoday, Jum'at (28/9/2012) di ruangannya.

Menurutnya, penafsiran yang kurang tepat di tengah masyarakat, tentang SPPT PBB harus diluruskan. Sebab, setiap masyarakat diberi kesempatan ikut berperan serta memberikan kontribusi terhadap pembiayaan penyelenggaraan negara.

"Pajak itu unik. Mulai dari orang miskin sampai Presiden, wajib membayar pajak. Namun khusus PBB, dibebankan kepada mereka yang memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan tersebut," terangnya.

Dijelaskan, ada 2 cara untuk menetapkan besaran nilai pajak PBB. Pertama, dengan kesadaran wajib pajak mendaftarkan tanah dan bangunannya ke KPP Pratama setempat. Kemudian yang kedua, diperoleh dari hasil pendataan, yang dilakukan petugas dan didampingi RT, RW dan Lurah setempat.

"Petugas pendataan akan mengisikan formulir, sesuai dengan pernyataan subjek pajak. Setelah itu, data dimasukkan ke Computer Asistent Value dan akhirnya keluarlah SPPT PBB," terangnya

Namun, katanya lagi, paling lambat 1 Januari 2014 mendatang, Penetapan, Mekanisme serta Teknis pembayaran PBB diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Nantinya nilai PBB masing-masing kabupaten/ kota se Indonesia berbeda-beda. Sebab zona nilai tanah di masing-masing daerah akan berbeda. Bahkan pemerintah daerah, berhak tidak memungut biaya PBB kepada warganya, asalkan daerahnya memiliki potensi pendapatan yang lebih besar dari yang lain," terangnya mengakhiri.