Polres Bintan Konsultasikan ke Pakar Hukum dan Kemendagri

Korupsi Dana Bantuan Kelompok Nelayan

Polres Bintan Konsultasikan ke Pakar Hukum dan Kemendagri

Oleh : hrj/dd

Jum'at | 28-09-2012 | 17:48 WIB

Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo.

TANJUNGUBAN, batamtoday - Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo mengatakan, untuk melengkapi berkas kasus korupsi dana bantuan nelayan yang dinyatakan P19 oleh kejaksaan, Satreskrim sudah menyiapkan pakar hukum pidana dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kasatreskrim sudah menemui pakar hukum dan Kemendagri. Semua sudah siap," ungkapnya, Jumat (28/9/2012).

Selain itu kata Kapolres, tambahan berkas dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Kepri. Dimana sebelum hasil audit memang agak lambat. Namun, dilihat dari hasil dari audit BPKP ternyata dari dugaan korupsi tersebut mengalami kerugian lebih dari Rp2 miliar.

Dijelaskan dengan sudah dipenuhinya dua unsur tersebut, sesuai dengan permintaan kejaksaan. Maka minggu depan berkas tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan.

Disinggung masalah keterlibatan Tatang Suwenda, Kepala DKP Bintan yang sudah beberapa kali diperiksa, Kapolres menyebutkan hal tersebut masih menunggu dari proses hukum keenam tersangka yang sudah ditahan beberapa waktu lalu dan dititip di sel tahanan Polda Kepri.

TERKINI
POPULER

Korupsi Dana Bantuan Kelompok Nelayan

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Korupsi Dana Bantuan Kelompok Nelayan

Kejari Batam Selidiki Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Lahan Hutan Lindung di Rempang

Miliki 0,28 Gram Sabu, Pemuda Batam Divonis 7 Tahun Penjara

Kronologi Oknum Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Berbeda Kesaksian Warga

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional