BATAMTODAY.COM, Bintan - Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tanjunguban menggelar rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi keterlibatan WNA pada Pemilu 2024. Rakor ini berlangsung di Melayu Berdendang, Tanjunguban Selatan, Kabupaten Bintan, Selasa (6/2/2024).

Kepala Seksi Inteldakim Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban, Zulkifli, menyampaikan beberapa potensi kerawanan Pemilu 2024 terkait keberadaan orang asing. Sehingga perlu dilakukan antisipasi agar daerah ini tetap kondusif, karena orang asing tidak punya hak pilih dalam Pemilu.

Namun terdapat orang asing yang memiliki ITAP, juga orang asing yang terlibat dalam kampanye, termasuk jurnalis asing yang meliput Pemilu wajib memiliki visa khusus.

Selain itu, keberadaan orang asing, yang dapat berimbas pada tindakan spionase, terorisme global, separatisme, sabotase dan lainnya. "Perlu diantisipasi, salah satu yang sudah dilakukan pihak Imigrasi Tanjunguban, dengan menginformasi kepada pihak perusahaan, untuk melakukan kroscek terkait indentitas WNA yang ada di perusahaan mereka," katanya.

Sementara itu, Irwanto Suhaili, Kabid Inteldakim Kanwil Kemenkumham Kepri, mengatakan Timpora dibentuk untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap orang asing secara konfrensif, baik mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga tingkat RT.

Hal tersebut, untuk menjaga daerah, agar semakin kondusif dengan mengantisipasi potensi kerawan-kerawanan. "Semua stakeholder harus berklaborasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Demi menjaga kondusifnya daerah ini," harapnya.

Adapun perwakilan Bawaslu dan KPU Bintan yang hadir dalam Rakor Timpora ini, mengakui dari unsur penyelenggara Pemilu, teruatama dari sisi pangawasan orang sangat terbatas, khusunya mengenai sumber daya manusianya.

Meski penyelenggara sudah berupaya melakukan pencegahan, mulai dari tahapan atau proses sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga untuk pemilih khusus yang cuku membawa KTP dan sesuai dengan alamat KTP, kerawanan terkait keberadaan orangg asing tetap ada.

"Di Bintan memang ada sejumlah WNA yang memiliki ITAP, yang mirip dengan KTP, sehingga semua harus melakukan pengawasan dan kroscek, agar tidak terjadi hal yang diinginkan," harap Komisioner KPU Bintan, A Fauzi.

Dalam rapat Timpora tersebut, turut dihadiri perwakilan TNI-Polri, perwakilan Kesbangpol Bintan, Dinas Tenga Kerja, Pangkalan PLP Tanjunguban, Syahbandar, perwakilan Camat Bintan Utara, Serikuala Lobam, hingga Kepala Desa, Lurah dan unsur lainnya.

Editor: Gokli