BATAMTODAY.COM, Batam - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi di Provinsi Kepri hingga November 2023 terkendali.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (HK) gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,76 persen (mtm).

Secara tahun kalender, inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,31 persen (ytd) dan merupakan yang terendah ke-4 di Sumatera. Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,76 persen (mtm) dan 0,69 persen (mtm).

"Dengan demikian, secara tahunan, gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,44 persen (yoy) atau masih terkendali berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0+1 persen," ujar Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Suryono, Kamis (7/12/2023).

Dijelaskan Suryono, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepri, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, bayam, dan kangkung.

Selain itu, kelompok transportasi juga menyumbang andil inflasi sebesar 0,06 persen didorong kenaikan tarif angkutan udara, namun relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang memiliki andil 0,18 persen.

Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pada bulan November 2023, TPID telah melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten/Kota, disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID.

"Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan kewajaran harga pangan," terangnya.

Suryono yang juga sebagai Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Kepri ini menambhakan, telah dilakukan penandatanganan MoU KAD B2B antara BUMD Kepulauan Riau dengan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) dalam mengoptimalkan cold storage. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat strategi pengendalian inflasi, TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan capacity building dengan TPID dan BUMD Pangan di DKI Jakarta.

Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko tekanan inflasi yang meningkat melalui sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga sesuai arahan presiden. Dalam menjaga keterjangkauan harga, TPID berencana untuk menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan GPM di berbagai daerah serta optimalisasi KAD yang sudah ada.

Untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, mendorong dan mengoptimalkan program tanam pekarangan, serta meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi memperlancar distribusi pasokan agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.

"Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan capacity building dalam rangka perumusan strategi bersama untuk menghadapi tekanan inflasi kedepan," pungkas Suryono.

Editor: Gokli