BATAMTODAY.COM, Batam - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau menilai kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Kepulauan Riau sampai September 2023 tetap stabil dengan mencatatkan pertumbuhan positif, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga di tengah kinerja perekonomian nasional yang relatif stabil.

Kinerja industri perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif. Begitu pula industri pasar modal yang tumbuh pesat dari sisi pertambahan investor.

"Industri keuangan non-bank di Provinsi Kepri juga meningkat tercermin dari pertumbuhan pembiayaan. Kantor OJK Provinsi Kepri juga terus melakukan sejumlah program kerja dan aktivitas untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen," ujar Kepala Kantor OJK Kepri, Rony Ukurta Barus, Kamis (7/12/2023).

Lanjut Rony, pada posisi September 2023, aset bank umum di Kepulauan Riau secara ytd tumbuh sebesar 13,31 persen dan secara yoy tercatat tumbuh 15,56 persen menjadi Rp 120,16 triliun (September 2022: Rp 103,99 triliun).

Pertumbuhan aset bank umum di Kepri melampaui pertumbuhan aset bank umum yoy secara nasional yaitu sebesar 7,13 persen. Penyaluran kredit bank umum di Kepulauan Riau posisi September 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,89 persen yoy menjadi Rp 48,56 triliun (September 2022: Rp 45,72 triliun), begitu juga dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 15,81 persen yoy menjadi Rp 82,32 triliun (September 2022: Rp 75,64 triliun).

Pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK di Kepulauan Riau posisi September 2023 juga tumbuh di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 8,96 persen dan 6,54 persen. Namun, pertumbuhan dari intermediasi bank umum sedikit menurun, terlihat dari meningkatnya tingkat risiko kredit, di mana Non Performing Loan (NPL) bank umum posisi September 2023 sebesar 4,26 persen, meningkat dari posisi September 2022 yaitu sebesar 1,91 persen.

"Aset BPR/S di Kepulauan Riau posisi September 2023, tercatat tumbuh 19,71 persen menjadi Rp 9,90 triliun (September 2022: Rp 8,27 triliun). Pertumbuhan aset BPR/S tersebut ditopang dari pertumbuhan kredit sebesar 21,75 persen, menjadi Rp 7,37 triliun (September 2022: Rp 6,06 triliun) dan pertumbuhan DPK sebesar 31,10 persen menjadi Rp 7,94 triliun (September 2022: Rp 6,65 triliun)," katanya.

Namun demikian, Rony menjelaskan, terdapat peningkatan tingkat risiko kredit BPR/S di Kepulauan Riau, di mana NPL/NPF masih tercatat sebesar 5,37 persen (September 2022: 5,3 persen). Peningkatan NPL/NPF BPR/BPRS di Kepulauan Riau antara lain disebabkan adanya penyesuaian kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, sehingga BPR/S melakukan asesmen terhadap debitur terdampak Covid-19 terkait keberlanjutan pemberian restrukturisasi atau dilakukan penetapan kualitas kredit secara normal mengacu POJK Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR.

"Terkait hal tersebut, KOJK Kepri secara intensif akan melakukan pemantauan untuk memastikan perbaikan NPL/NPF BPR/BPRS di Kepri," terangnya.

Perkembangan Pasar Modal

Rony memaparkan, Industri Pasar Modal di Kepulauan Riau hingga September 2023 mencatatkan pertumbuhan di mana jumlah investor tumbuh sebesar 17,94 persen yoy menjadi 118.601 investor. Persentase pertumbuhan investor terbesar tercatat di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan peningkatan jumlah investor sebesar 21,88 persen menjadi 1.092 investor, diikuti Kabupaten Bintan meningkat 20,09 persen menjadi 6.098 investor dan Kabupaten Natuna meningkat 19,95 persen menjadi 2.315 investor.

Adapun investor terbanyak berada di Kota Batam dengan jumlah 80.533 investor dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,99 persen. Kepemilikan saham oleh investor di Kepulauan Riau juga tercatat meningkat signifikan, di mana pada posisi September 2023 tercatat sebesar Rp 5 triliun, atau meningkat sebesar 79,24 persen yoy.

Persentase pertumbuhan kepemilikan saham terbesar tercatat di Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan sebesar 254,28 persen yoy menjadi Rp 115,21 miliar, diikuti Kota Batam dengan pertumbuhan sebesar 90,63 persen yoy menjadi Rp 4.247,8 miliar, dan Kabupaten Lingga dengan pertumbuhan sebesar 27,02 persen yoy menjadi Rp 10,67 miliar.

Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan terbuka (emiten) yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, terdapat 11 Perusahaan Efek dan satu Perusahaan Manajer Investasi yang berkantor cabang di Provinsi Kepulauan Riau.

"Sehingga, demi keamanan dana masyarakat, para calon investor diimbau untuk memastikan terlebih dahulu legalitas Perusahaan Efek atau Manajer Investasi sebelum membuka rekening efek atau reksadana," paparnya.

Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank

Pada sektor IKNB, katanya, pendapatan premi asuransi jiwa periode Januari-Juni 2023 mencapai Rp 634,93 miliar atau terkontraksi 7,34 persen yoy (Juni 2022: Rp 685,22 miliar). Namun demikian, pendapatan premi asuransi umum masih tumbuh sebesar 20,21 persen yoy menjadi Rp 330,16 miliar.

Di sisi lain, nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh secara signifikan sebesar 27,75 persen yoy pada September 2023 menjadi sebesar Rp 4,96 triliun, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan multi guna dan pembiayaan investasi masing-masing sebesar 25,62 persen dan 44,98 persen.

Pertumbuhan piutang pembiayaan juga ditopang dengan profil risiko perusahaan pembiayaan yang masih terjaga bahkan mengalami perbaikan, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat turun menjadi 0,82 persen (September 2022: 1,09 persen).

Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending pada Agustus 2023 masih mencatatkan pertumbuhan positif dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 21,85 persen yoy (Agustus 2022: Rp 387,44 miliar). Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP 90) juga membaik, turun menjadi 1,75 persen (Agustus 2022: 2,81 persen).

Pelaku usaha Pergadaian di Kepulauan Riau juga bertumbuh baik secara entitas, selama periode Triwulan IV 2022 sampai dengan triwulan III tahun 2023 terdapat penambahan 4 entitas, sehingga total perusahaan gadai di Kepulauan Riau tercatat menjadi 13 entitas (termasuk gadai persero dan gadai swasta).

Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Dari sisi Edukasi dan Pelindungan Konsumen, sejak Januari 2023 sampai dengan akhir September 2023, KOJK Kepri menerima 2.117 layanan konsumen, dengan rincian sebanyak 151 pengaduan konsumen, 243 informasi dan 1.723 pertanyaan.

Dari 151 pengaduan konsumen, pengaduan konsumen dari perbankan sebanyak 78 pengaduan (52 persen), sebanyak 25 pengaduan dari perusahaan pembiayaan (17 persen), sebanyak 18 pengaduan dari perusahaan asuraansi (12 persen), sebanyak 2 pengaduan dari perusahaan pergadaian (1 persen), sebanyak 4 pengaduan dari IKNB lainnya (3 persen) serta sebanyak 24 pengaduan dari perusahaan fintech (16 persen).

"Sampai dengan akhir September 2023 Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebanyak 3.619 Layanan, baik secara online (sebanyak 2.598 layanan) maupun yang walk in (sebanyak 1.021 layanan)," jelas Rony Ukurta Barus.

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Selain itu, hingga akhir Agustus 2023, OJK Kepulauan Riau telah melaksanakan 27 Kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.907 peserta. OJK Kepulauan Riau bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kepulauan Riau pada tahun 2023 akan fokus kepada perluasan akses keuangan di daerah perdesaan.

Beberapa program TPAKD, antara lain: Optimalisasi penyaluran KUR/Umi; Optimalisasi Penyaluran Kredit Subsidi Suku Bunga 0 persen atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR); Akselerasi program KEJAR (satu rekening satu pelajar); Optimalisasi Laku Pandai; Pelaksanaan bussines matching; Peningkatan literasi keuangan untuk produk investasi (pasar modal, tabungan emas serta produk lainnya) untuk menghindari masyarakat dari investasi bodong.

"OJK Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan di Kepulauan Riau yang sehat dan bertumbuh," pungkas Rony Ukurta Barus.

Editor: Gokli