Pilgub DKI Putaran II

JAKARTA, batamtoday - Lembaga Riset Kebijakan Otonomi Daerah (Rekode) memprediksi pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua pada Kamis (20/9) mengalahkan pasanngan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

Berdasarkan survei yang dilakukannya, diketahui pengaruh penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) akan berdampak sebesar 27 persen di kalangan masyarakat bawah. Namun, jika keterlibatan pemilih mencapai 60 persen, maka isu SARA tidak berpengaruh, dan Jokowi-Ahok dipastikan tetap menang.

"Kalau keterlibatan, atau kedatangan masyarakat pemilih itu mencapai 100 persen, dan itu mayoritas warga yang terpengaruh SARA tersebut, maka ada kekhawatiran sekaligus menjadi ancaman bagi kemenangan Jokowi-Ahok," kata peneliti Rekode Yanuar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Dia mengungkapkan, pihaknya berharap keikutsertaan kalangan menengah ke atas bisa lebih banyak dibandingkan putaran pertama lalu. Pasalnya, pemilih yang berasal dari kalangan menengah ke atas lebih rasional dalam menentukan pilihannya.

Dia menjelaskan, survei itu dilakukan di wilayah Jakarta pada warga yang berusia di atas 17 tahun, yang mempunyai hak pilih. Sampel survei dilakukan terhadap warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) 2012, sebanyak 400 responden di 42 kelurahan pada 11 September 2012.

Survei itu juga memiliki sampel error sekitar 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak melalui wawancara langsung, dan kontrol dilakukan melalui telepon langsung terhadap 90 persen responden.

Sementara itu, survei itu juga menunjukkan elektabilitas pendukung kedua pasangan ternyata tidak berbanding lurus dengan kebesaran partai yang berkoalisi mendukung Foke-Nara dan Jokowi-Ahok.

Demokrat misalnya hanya 40 persen yang memilih, Golkar 22 persen, PKS 23 persen, PAN 50 persen, PPP 33 persen yang memilih pasangan Foke-Nara. Sedangkan PDIP 14 persen, dan Gerindra 17 persen yang tidak memilih pasangan Jokowi-Ahok.

Sedangkan warga yang akan datang ke TPS dipastikan sebanyak 11,0 persen (tidak datang), 20,8 persen (kemungkinan kecil tidak datang), 59 persen (dipastikan datang), dan tidak tahu sebesar 9,3 persen.

"Nah, dari keikutsertaan warga yang 59,0 persen atau 60 persen, berubah menjadi 100 persen keikutsertaan pemilih ke TPS, maka akan merubah konstelasi perolehan suara kedua pasangan, dan bisa menguntungkan salah satu calon," ungkapnya.

Di sisi lain, yang percaya akan isu SARA selama ini sebanyak 27,1 persen, tidak terpengaruh sebesar 67,9 persen, dan tidak tahu menahu dengan SARA tersebut sebanyak 5,0 persen.

Ketua Panwaslu Dilaporkan
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) DKI Jakarta, Ramdansyah, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Laporan diajukan oleh Sufmi Dasko Ahmad, tim advokasi Jakarta Baru dari pasangan kandidat Joko Widodo-Basuki T. Purnama, di kantor DKPP di Jakarta Pusat pada Rabu (19/9/2012).

"Pada hari ini kami melaporkan ketua Panwaslu DKI kepada DKPP atas pelanggaran etika dan dugaan ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pemilu Kada DKI Jakarta," kata Sufmi Dasko di Jakarta.

Dalam laporannya, Sufmi meminta kepada DKPP melakukan proses persidangan secepatnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pihaknya juga memohon DKPP agar segera menonaktifkan Ketua Panwaslu DKI.

Hal itu bertujuan agar ketidaknetralan tersebut tidak berlangsung sampai dengan putaran dua Pemilu Kada DKI yang digelar pada 20 September 2012.

"Kami minta ketua Panwaslu dalam waktu yang singkat dapat dinonaktifkan agar Pemilu Kada dapat berjalan dengan netral dan lancar," tandas Sufmi kepada wartawan.

Sufmi menambahkan untuk melengkapi laporan itu, pihaknya menyertakan bukti-bukti tertulis dan laporan-laporannya terdahulu kepada Panwaslu DKI.

Beberapa di antaranya laporan atas pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan tim Foke-Nara tapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu DKI.