JAKARTA, batamtoday - Pemerintah diminta untuk lebih pro aktif melakukan pembelaan dan advokasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia.

"Apapun kewajiban negara atau pemerintah harus membela setiap warga negaranya yang berada di negara lain, yang tertimpa kasus," kata Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Himbauan itu menanggapi tertembaknya lima WNI oleh polisi Diraja Malaysia di daerah Ipoh Perak Malaysia. Kelima WNI itu diduga terlibat kasus perampokan di Malaysia. Mereka adalah Jony, Osnan, Hamid, Mahno, dan Diden.

Empat korban berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan Mahno berasal dari Madura. Tjahjo juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas terhadap Malaysia. "Pemerintah Indonesia jangan terkendala solidaritas Asean karena ini menyangkut warga negara RI, kehormatan bangsa," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Disamping itu, Kementerian Luar Negeri, harus lebih aktif dan keras untuk membela warga negara atau TKI/TKW yang ada di luar negeri sebab jumlahnya mencapai 6,5 juta orang.

"TKI yang diindikasi bermasalah pada pekerja informal dan sampai sekarang ada sekitar 39 ribu kasus. Pemerintah harus memprioritaskan hal ini," sebut dia.

Langkah-langkah penanganan pemerintah harus juga intens terkait advokasi. Tak hanya itu saja, sambung Tjahjo, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait moratorium tenaga kerja.

"Percepatan pembuatan MOU di negara-negara lain harus diprioritaskan secara serius. Pemerintah RI harus memanfaatkan program pengampunan dan pemutihan terhadap TKI. Koordinasi Kemenlu dan peran intelijen harus terpadu agar nasib dan nyawa TKI kita tidak terus jadi korban di negara negara lain. Apapun keselamatan warga negara kita harus dijamin pemerintah," pungkas Tjahjo.