Bintan Utara Tak Layak Jadi Kota

Bintan Utara Tak Layak Jadi Kota

Oleh : hrj/dd

Jum'at | 14-09-2012 | 14:07 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday – Hasil kajian terkait pemekaran Bintan bagian utara menjadi Kota Bintan Utara, yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Sinergi Visi Utama Yogyakarta, ternyata menyatakan tak layak untuk menjadikan Bintan bagian utara menjadi kota.

Demikian disampaikan oleh Tunjung Sulaksono dari Sinergi Visi Utama kepada batamtoday secara terpisah melalui ponselnya, Jumat (14/9/2012).

Dikatakan, hasil kajian tersebut sudah dipaparkan tim ahli kepada Bupati Bintan dan terkait pemekaran sendiri dan berdasarkan perbandingan statistik yang ada, tim ahli menilai Bintan Utara lebih cocok dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru.

“Kalau untuk dijadikan kota, syaratanya terlalu berat. Sehingga kita menyarankan agar pemekaran Bintan Utara menjadi sebuah kabupaten baru. Karena kalau kota syaratnya terlalu berat untuk terpenuhi dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Sementara itu untuk pemekaran ke arah kabupaten, kata Tunjung, berdasarkan jumlah kecamatan yang ada Bintan memang bsia dimekarkan, karena syaratnya harus ada lima kecamatan, sementara Bintan sudah memiliki 10 kecamatan.

“Artinya, dibagi menjadi masing-masing lima kecamatan, begitu juga masalah pembagian dan tapal batas, namun hal tersebut sudah disampaikan kepada bupati secara keseluruhan ,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Tunjung, terkait kinerja tim ahli, memang sementara tim kecil masih terus bekerja terkait proyeksi rencana pemekaran.

“Tim kecil memang masih berada di Bintan, melihat proyeksi selanjutnya. Karena masalah pembagian wilayah, itu wewenang dari Pemkab Bintan,” katanya.

Adapun yang menyampaikan pemaparan dari hasil kajian tersebut kepada Bupati Bintan berserta jajarannya, diantaranya Dr. Nurmandi Msc, Dr. Suranto M.Pol dan Tunjung Sulaksono Msi.

Sementara itu, Azwadi selaku humas Badan Perjuangan Pembentukan Kota Bintan Bagian Utara (BP2KB2U), di Tanjunguban menanggapi hasil pemaparan tim ahli dari Yagyakarta yang menyatakan lebih layak Bintan dimekarkan menjadi sebuah kabupaten. Menurutnya, tentu hasil itu harus didukung dan BP2KB2U akan terus bekerja hingga aspirasi masyarakat yang mengharapkan adanya pemekaran bisa tercapai.

“Selama ini juga BP2KB2U, bergerak dan berjuang memang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah induk. Selama ini dana operasional, bisa dibilang sumbangan dari sejumlah masyarakat, termasuk hingga penyerahan dokumen rencana pemekaran yang diserahkan kepada Pemkab Bintan dan DPRD Bintan beberapa waktu lalu,” terangnya.

Disinggung masalah pembiayaan BP2KB2U kedepan, Azwardi mengatakan, sebelumnya sudah mngusulkan agar segera memmbuat rekening khusus atas nama BP2KB2U. Hal tersebut utnuk mempermudah para donatur yang akan membantu dana, demi rencana pemekaran Bintan bagian utara.

TERKINI
POPULER

Tiga Lima

Pameran Memetri, Dialog Masa Lalu dan Masa Depan dalam Perjuangan Melawan Krisis Iklim

24 Ahli Pers Dewan Pers Ikuti Program Penyegaran Keahlian di Bali

Tokoh Pembentukan Provinsi Kepri Turun Gunung, Gaspol Menangkan Rudi-Rafiq

Jokowi Minta Prabowo Nanti yang Teken Keppres IKN, bukan Dirinya

Polda Kepri Kerahkan 285 Personel Amankan Kampanye Pilkada 2024

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Angin Kencang Sapu Puluhan Rumah Warga di Pesisir Bintan

Puluhan Tahun Dinantikan Warga, Jalan Lingkungan Kampung Banjar Akhirnya Disemenisasi

Sturman Sebut Ekspor Pasir Laut Fasilitasi Penambahan Wilayah Singapura, Bakal Banyak Pulau Tenggelam di Kepri