Kesepakatan RI-Malaysia Belum Bisa Lindungi TKI

Kesepakatan RI-Malaysia Belum Bisa Lindungi TKI

Oleh : dd/tc

Kamis | 13-09-2012 | 14:10 WIB

Rieke Dyah Pitaloka.

JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke dewan. Ditembaknya lima Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, menurut dia, menunjukkan bahwa MoU antara Indonesia-Malaysia soal perlindungan tenaga kerja tak berjalan.

"Kejadian yang terulang, membuktikan Mou terakhir antara Indonesia dan Malaysia yang mengakhiri moratorium TKI ke Malaysia, tidak berdampak pada perlindungan TKI," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Tempo, Kamis (13/9/2012).

Lima TKI dikabarkan tewas karena ditembak Polisi Diraja Malaysia. Kelima orang itu adalah Osnan, Hamid, Diden, Noh, dan Joni. Fitria Susanti, istri Osnan, menduga organ tubuh korban telah diambil untuk diperjualbelikan. Kecurigaan ini karena di tubuh suaminya ditemukan sayatan bekas operasi.

Osnan bekerja di Malaysia sebagai pemetik buah kelapa sawit. Biasanya Osnan selalu pulang ke Batam setiap hari sebab waktu tempuh Batam-Johor Baru hanya dua jam. Kecurigaan Fitria muncul ketika suaminya tak kunjung pulang. "Lebaran saja tidak pulang,” katanya. Oleh karena itu ia menghubungi teman di negeri jiran itu dan mendapat kabar bahwa Osnan tewas ditembak polisi.

Polisi diduga menembak kelima orang WNI karena dituduh melakukan perampokan. Noh dan Joni ditembak mati oleh Polisi Diraja Malaysia karena dituduh merampok di Ipoh Perak, Pulau Pinang, Malaysia. Soal tuduhan ini, Fitria membantah suaminya seorang perampok.

Atas kejadian terbaru ini Rieke mengaku terkejut. Sebab, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menandatangani perjanjian dengan Malaysia soal perlindungan TKI. Karena itu, dia meminta pemerintah segera berkomunikasi dengan Malaysia."Jangan terulang lagi kasus dugaan pencurian organ tubuh TKI," katanya.

Dia juga meminta Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia tak mudah mengeluarkan surat pernyataan kematian TKI. Menurut dia, KBRI seharusnya menelusuri dulu penyebab kematian yang sesungguhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mendesak pemerintah menuntut Malaysia memberlakukan azas keadilan dalam hukum. Menurut dia, pemerintah Malaysia seharusnya memberikan hukuman kepada aparatnya yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia."Jangan terulang seperti kasus penembakan TKI asal Sampang Madura. Malaysia mengakui salah tembak, namun pelaku tidak mendapat sanksi hukum," katanya.

Menurut Rieke, pemerintah seharusnya segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini penting agar pembahasan rancangan undang-undang ini segera bisa dilakukan pembahasan dengan DPR. "Sehingga ada perbaikan dalam landasan hukum yang lebih menitik beratkan pada perlindungan dlm proses migrasi menyeluruh, dari Perekrutan hingga TKI kembali ke keluarga dengan selamat," ujarnya.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

Dewan Pengupahan Bintan Sepakati Usulan Kenaikan UMK 2025 Sebesar 6,5 Persen

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Ketum PBNU Minta Pelajari Secara Utuh Pandangan Pemerintah Soal Pajak 12 Persen

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Operasi Lilin 2024 Pengamanan Nataru

Kapolri Siapkan Satgas Khusus Antisipasi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025