Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

RSUD Kepri Tanjunguban Berharap Ada Penambahan Tenaga Medis
Oleh : hrj/dd
Selasa | 11-09-2012 | 16:42 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepri di Tanjunguban berharap adanya penambahan tenaga medis, khususnya di bidang kandungan dan bedah.


“Sampai saat ini, memang kita masih kekurangan tenaga medis, diantaranya spesialis kandungan dan bedah. Walaupun kekurnagan tersebut telah kita sampaikan kepada BKD Provinsi Kepri, namun belum ada penambahan,” kata dr. Didi Kusmarjadi SPog, Direktur RSUD Provinsi Kepri, Selasa (11/9/2012).

Disinggung masalah banyaknya keluhan kalau dirinya sering tak berada di tempat, Didi mengakui hal tersebut. Namun menurutnya, hal tersebut terkait karena dia sampai saat ini rangkap jabatan sebagai direktur dan juga ahli kandungan di RS ini. 

“Kalau harus antara kerja dan keluar daerah tentunya, saya akan memilih untuk tetap bekerja atau praktek. Namun karena jabatan tentunya hal tersebut tidak bisa dihindari. Yang jelas kalau terus praktek lebih diuntungkan dan ada hasilnya, namun kalau keluar daerah jelas mengeluarkan anggaran,” katanya.

Dikatakan kejadian urgent memang ada terjadi, namun hal tersebut kerap terjadi di saat dirinya sedang tidak berada di tempat. Selain itu, sampai sejauh ini pasien yang berobat di di RS ini, hanya sekitar 10% dari seluruh kunjungan yang ada atau 90% pasien asuransi. 

“Rata-rata setiap bulan sebanyak 15 persalinan melalui program Jampersal dari sekitar 33 persalinan melalui asuransi lainnya,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Didi juga menyebutkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang  diterapkan di RS ini dengan target sebesar Rp11 miliar, untuk semester pertama tahun 2012 hanya bisa menghasilkan sekitar Rp2 miliar saja.

Sementara itu, Indra Setiawan selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Bintan, menilai adanya rangkap jabatan dan mengakibatkan banyak keluhan dari keluarga pasien, selayaknya dipikirkan oleh Provinsi Kepri, agar kondisi RS bisa lebih baik. 

“Karena rangkap jabatan dan membuat banyak keluhan tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi kepri. Bila perlu Direkturnya diganti atau dilakukan penambahan tenaga medis yang masih kekurangnya tersebut,” katanya.  

Selain itu, Indra juga mengatakan hal tersebut memang wewenang dari Pemerintah Provinsi, menurutnya kalau mendengar banyaknya keluhan tentu di RS ini sudah sangat memprihatinkan. “Kalau memang Pemprov tidak mau peduli atau tidak mampu untuk menambah tenaga medis untuk meningkatkan pelayanannya, selayaknya diserahkan saja pengelolaannya kepada Kabupaten Bintan,” imbuhnya.