Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kadin Batam Harap Proses Investasi Jaga Prinsip Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik
Oleh : Redaksi
Jumat | 01-09-2023 | 19:39 WIB
Kadin-Jadi.jpg Honda-Batam
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengharapkan agar proses investasi di kawasan Rempang memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang berlaku di Indonesia.

Yakni dalam realisasi investasi itu perlu memperhatikan azas kepastian hukum, asas kemanfaatan, azas ketidakberpihakan, asas kecermatan, azas tidak menyalahgunakan kewenangan, azas keterbukaan, azas kepentingan umum, dan azas pelayanan yang baik serta menjaga prinsip ramah terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Kadin sangat mendukung investasi masuk ke Batam, bahkan merupakan salah satu tugas dan fungsi serta tanggung jawab Kadin sesuai UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keppres 18 TAHUN 2022 tentang Kadin. Namun yang menjadi hak-hak masyarakat harus dikedepankan, itu yang disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo dalam forum ekonomi," kata Jadi Rajagukguk kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (31/8/2023).

Menurutnya, protes masyarakat terhadap rencana relokasi seiring rencana investasi PT Makmur Elok Graha (MEG) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai proses investasi mengusik hak hak masyarakat setempat.

Dalam konteks rencana investasi di Rempang, Jadi juga berkeyakinan bahwa keberadaan H. Muhammad Rudi Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam membawa semangat membangun ekonomi masyarakat di dalam payung otonomi daerah.

Karena Rudi sebagai Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam sambung Jadi, merupakan representasi masyarakat.

"Oleh karenanya saya yakin Rudi sebagai Wali Kota Batam akan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat setempat atas keberadaan kampung mereka," ujar Jadi.

Jadi dalam kesempatan itu juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat beberapa waktu belakangan. Seperti air yang sering macet, naiknya tarif pelabuhan kontainer, tarif tiket ferry dan pass pelabuhan, sampai pada penggerebekan terhadap UKM oleh BPOM.

"Hal-hal seperti ini jelas mengganggu iklim ekonomi dan investasi," sesalnya.

Atas persoalan ini juga, kata Jadi, pihaknya selaku Kadin Batam berencana akan menyampaikan persoalan ini ke Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai masukan. Sehingga ke depan, iklim investasi benar-benar terjaga dengan baik.

Editor: Yudha