JAKARTA, batamtoday - Terkait usulan tambahan pagu anggaran tahun 2013 yang diajukan Kementerian PAN-RB, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, Komisi II DPR akan menugaskan  Badan Anggaran Komisi II untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan kegiatan new inisiatif, dengan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 179.4 Miliar

“Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.229/KMK.02/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian PAN-RB TA. 2013, Kementerian PAN-RB memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp.201 Miliar,”kata Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto dalam rapat dengan Komisi II, di Jakarta, Senin (10/9/2012).

Untuk itu, usulan untuk penambahan anggaran tersebut, jelas Tasdik, diajukan untuk memenuhi kekurangan anggaran di Kementerian PAN dan RB untuk program pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp 24 Miliar. Tambahan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja selama 13 bulan sebesar Rp 7.4 Miliar.

“Tambahan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja ini telah kami usulkan pada raker tanggal 5 Juni 2012 dan RDP tanggal 23 Juni 2012 dan telah disepakati dalam kesimpulan,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah tasdik, tambahan pagu anggaran dalam rangka penyelesaian tenaga honorer katagori II yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 sebesar Rp. 148 Miliar.

“Hal ini sebelumnya sudah disepakati dalam RDP tanggal 23 Juni 2012 dan telah disepakati dalam kesimpulan,” terangnya.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran tersebut, kata Tasdik, keseluruhan anggaran Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi akan menjadi Rp. 380 Miliar.

Sementara itu, dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, terhadap usulan tambahan pagu anggaran tahun 2013 yang diajukan Kementerian PAN-RB, Komisi II DPR akan menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR.

Selain Kementerian PAN-RB, kesimpulan lainnya, Komisi II DPR juga akan membahas usulan tambahan pagu anggaran yang diajukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp. 40 Miliar, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Rp. 158 Miliar, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp. 1.2 Miliar.

Bulog diminta jelaskan
Sementara itu,  Anggota Komisi IV DPR RI Sukiman (F-PAN) meminta penjelasan Dirut Perum Bulog berkaitan tingginya serapan anggaran 2012  yang sudah mencapai 64,99%. Karena disinyalir Bulog lebih mengutamakan kebijakan impor daripada perhatian kepada petani.

“Kami minta penjelasan terhadap prosentase ini, apakah lebih besar  impor atau  beras petani. Hal ini dimaksudkan untuk  melihat bagaimana format vosture anggaran 2013”, kata Sukiman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso  di Jakarta.

“Serapan beras dari rakyat menjadi perhatian Komisi IV, agar kita bisa memberikan payung hukum dan memberikan dorongan, sehingga petani-petani kita ini menjadi  perhatian kita bersama tidak sekedar lips service atau sekedar bunga rampai dalam berbahasa tetapi ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan sehingga petani-petani kita bisa mempunyai harapan yang cukup baik”, papar Sukiman.

Saat RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi  IV  Herman Khaeron,  Sukiman juga mempertanyakan apakah serapan ini sudah termasuk impor beras dari Kamboja sebesar 100.000 ton dan bagaimana dengan  impor beras dari India.

“Apakah kebijkana ini juga termasuk didalam kebijakan  anggaran  2013 dalam rangka pengadaan beras bahwa impor akan menjadi sasaran”,  imbuhnnya.

Sukiman  berharap dalam kebijakan anggaran 2013 betul-betul menjadi perhatian  bersama, sehingga 2014 swasembada beras akan tercapai.

Dirut Bulog Sutarto Alimoeso dalam paparannya kepada Komisi IV menyatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan 6 September 2012 sebesar Rp 18,929 triliun atau sebesar 64,99% dari total anggaran 2012 sebesar Rp 19,378 triliun.