BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, audensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Ruang Rapat gedung Wahana Bahari KKP Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Gubernur Ansar Ahmad didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Said Sudrajat, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Sarafuddin Aluan, dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka.

Salah satu topik yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah progres persiapan GTRA Summit Karimun 2023, sebuah event nasional yang akan diselenggarakan pada 28-30 Agustus 2023 di Kabupaten Karimun.

Gubernur Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri telah mempersiapkan event tersebut dengan maksimal dan berharap Menteri KKP berkenan hadir bersama Presiden Joko Widodo yang telah terjadwal untuk membuka acara tersebut.

"Semoga Pak Menteri KKP berkenan hadir bersama kita di Karimun dalam pelaksanaan GTRA Summit 2023. InsyaAllah sampai saat ini kami koordinasi dengan pihak istana Pak Presiden masih terjadwal hadir dalam pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Karimun," ujar Gubernur Ansar Ahmad, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.

Topik lain yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang diundangkan pada 6 Maret 2023 lalu dan PP nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Gubernur Ansar melaporkan sekaligus meminta arahan Menteri KKP mengenai dua PP tersebut yang berdampak pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri. "Sektor kelautan dan perikanan merupakan potensi yang paling besar karena 97% provinsi Kepri adalah laut sehingga harus diperhatikan dan dimanfaatkan agar dampaknya bisa dikelola oleh daerah dan dirasakan masyarakat khususnya para nelayan," kata Gubernur Ansar Ahmad.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Said Sudrajat, juga melaporkan kepada Menteri KKP bahwa kelompok nelayan di Kepri terus melakukan protes dan unjuk rasa terkait dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2023. Mereka berkeberatan dengan PP nomor 11 tahun 2023 yang mengklasifikasikan kapal dengan 1-5 Gross Tonnage (GT) sebagai ukuran kecil sedangkan 6-10 GT sebagai ukuran sedang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT.

"Para kelompok nelayan memohon agar dikembalikan nelayan kecil tetap 1-10 GT," ucap Said Sudrajat.

Selain itu, para nelayan juga merasa terbebani dengan adanya kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) dengan harga yang lumayan besar ditambah adanya pembiayaan air time juga dan adanya penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5 persen.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan PP nomor 11 tahun 2023 bertujuan untuk mengatur zona penangkapan ikan terukur yang berada di atas 12 mil dari pantai. Nelayan yang beroperasi di zona tersebut harus mendapatkan izin dari pusat yaitu KKP.

Selain itu, PP nomor 11 tahun 2023 juga mengatur mengenai kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur yang dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

"Esensi dari PP 11 tahun 2023 ini prinsipnya untuk kepentingan lokal. Wilayah yang punya zona harus menjadi tuan rumah di tempatnya. Yang kami lakukan adalah nelayan lokal dan nelayan zona tidak dipungut biaya sama sekali. Data nelayan lokal sudah ada, tugas kita berantas para pengusaha yang masih nakal. Setelah tata kelola ini dilakukan dengan baik, saya rasa nelayan daerah bisa berkembang dan populasi perikanan kita terkontrol dengan baik sesuai laporan yang diberikan," papar Menteri KKP.

Menteri KKP berharap dengan telah dikeluarkannya PP nomor 11 tahun 2023, kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha, serta bagi negara.

Sementara itu, terkait dengan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Menteri KKP mengatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan sedimentasi sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan. "Jadi sebelum pengusaha melakukan sedimentasi harus bayar dulu PNBP-nya di awal, kemudian diberikan izin. Untuk lokal 30% untuk Ekspor 35%" tutupnya.

Audiensi antara Gubernur Kepri dan Menteri KKP berlangsung dengan penuh keakraban dan saling pengertian. Kedua pihak sepakat untuk terus bersinergi dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Editor: Gokli