Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kementerian LHK RI Mengawal Daerah Otonomi Baru Papua
Oleh : Opini
Selasa | 15-08-2023 | 10:21 WIB
A-PAPUA-PEMEKARAN20.jpg Honda-Batam
Ilustrasi Daerah Otonomi Baru Papua. (Foto: Ist)

Oleh Diane Ronsumbre

UNTUK bisa menjamin adanya pembangunan berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan dengan sangat mengedepankan lingkungan hidup, maka Kementerian LHK memiliki komitmen sangat kuat dalam mengawal seluruh pembangunan pemekaran wilayah melalui DOB Papua. Hal tersebut nyatanya juga akan bisa berdampak pada keberhasilan penanganan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Adanya keberlanjutan pembangunan memang merupakan sebuah hal yang sangat penting dilakukan, dan hal tersebut juga terus tengah digencarkan oleh pemerintah untuk membangun negara, termasuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok daerah.

Namun, bukan hanya sekedar keberlanjutan pembangunan saja, melainkan hal penting lainnya adalah apakah pembangunan tersebut juga tidak berpotensi untuk mengganggu dan mencemari lingkungan hidup, terlebih bahkan justru mampu untuk jauh lebih mendukung dan menghijaukan lingkungan.

Maka dari itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan komitmen kuat mereka untuk siap mengawal pembangunan di sebanyak empat pemekaran wilayah melalui keberadaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yang mana terletak di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya.

Mengenai hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian LHK RI Dr. Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa pihaknya sangat mengedepankan bagaimana agar bisa terjamin adanya keberlanjutan pembangunan dan berwawasan lingkungan di semua wilayah di Tanah Air.

Untuk itu, pihaknya langsung berkomitmen kuat akan melakukan pengawalan pada lansekap daratan dan perairan di sana serta seluruhnya kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah program secara komprehensif. Beberapa program yang terus dikawal oleh pihak Kementerian LHK adalah terdapat tiga program yang seluruhnya harus terintegrasi, yakni pembangunan hutan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan juga penanganan ketahanan bencana serta perubahan iklim.

Tentunya, terkait dengan bagaimana upaya untuk penanganan akan katahanan bencana dan perubahan iklim itu menjadi penting pula, utamanya jika bisa diterapkan di Bumi Cenderawasih. Pasalnya, wilayah tersebut memang terkenal merupakan wilayah yang seringkali mengalami cuaca sangat ekstrem dengan perbuahan atau perpindahan cuaca yang secara tiba-tiba atau mendadak sehingga cukup menghambat aktivitas masyarakat ataupun aktivitas pemerintahan lainnya.

Ketiga program tersebut memang harus benar-benar bisa dipastikan agar integrasinya menjadi kuat dalam pengimplementasian program. Untuk bisa memastikan akan implementasi program bisa tepat sasaran atau tidak, maka pihak Kementerian LHK pun akan langsung melakukan pengawalan dan juga evaluasi secara berkala dengan adanya unit kerja bernama pusat pengendalian pembangunan ekoregion Papua.

Ada beberapa hal yang juga harus bisa dipahami dan menjadi sangat penting untuk ditekankan kepada seluruh pimpinan yang memang memiliki tugas dalam menangani perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Seluruh pemimpin itu harus mampu memahami aspek regulasi, aspek teknis dan juga aspek manajemen.

Dalam hal leadership atau kepemimpinan, seluruhnya juga akan turut dibantu dan didorong serta diberikan pendampingan. Karena perkara kepemimpinan juga sama sekali tidak bisa dianggap remeh sumbangsih peranannya dalam memastikan adanya pembangunan lingkungan hidup khususnya di sektor kehutanan dan sektor lain.

Pasalnya, dengan adanya kepemimpinan yang tepat, maka akan bisa dijamin tiga hal tata kelola seperti tata kelola pembangunan hutan berkelanjutan, tata kelola lingkungan dan juga tata kelola karbon. Dengan adanya pengelolaan karbon dan lingkungan tersebut, juga akan sangat membantu pada keberhasilan upaya pengendalian perubahan iklim.

Tugas untuk bisa melakukan pengendalian akan perubahan iklim memang merupakan salah satu tugas dari semua pihak karena tujuan utamanya adalah untuk bisa menurunkan gas rumah kaca serta di sisi lain terus melakukan berbagai upaya dalam penguatan sektor kehutanan.

Penanggung jawab (Pj) Gubernur Papua selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo meminta agar sumber daya alam yang ada mampu untuk dikelola dengan baik demi bisa memberikan keberlanjutan bagi anak cucu ke depannya. Karena perlu satu kesadaran penting yang harus ditanamkan, yakni adanya sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Tanah Papua bukanlah merupakan sebuah warisan, melainkan hanyalah merupakan titipan.

Maka dari itu, karena keberlimpahan SDA adalah merupakan sebuah titipan sehingga wajib bisa dikelola secara sebaik mungkin demi keberlanjutan dan keberlangsungan hidup manusia juga, termasuk pula alam dan lingkungan ke depannya. Apabila tidak dijaga dengan baik tentunya akan dan lingkungan hidup yang ada saat ini akan bisa rusak dan sama sekali tidak ada lagi yang bisa dinikmati oleh generasi masa depan bangsa.

Apresiasi patut diberikan kepada pihak Kementerian LHK yang memiliki komitmen sangat kuat demi mengawal seluruh pembangunan di DOB Papua karena bertujuan untuk bisa mewujudkan suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga ke depannya generasi mendatang juga masih mampu menikmati bagaimana keberlimpahan sumber daya alam.*

Penulis adalah Mahasiswa Papua bermestautin di Manado