JAKARTA, batamtoday - Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) meminta pemerintah pusat memberi perhatian terhadap nasib para nelayan. Permintaan itu disampaikan Djasarmen saat Komite II DPD RI menggelar Rapat Kerja  dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank BRI dan Bank Mandiri di Jakarta kemarin. 

“Sebaiknya dilakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan kesejahteraan para nelayan, kalau boleh prioritas untuk para nelayan diperbesar. Selain itu sosialisasi masalah KUR belum luas, masyarakat masih banyak yang belum memahami program-program tersebut,” kata Djasarmen.

Dalam rapat kerja itu, dibahas  ntara lain mengenai koperasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi serta perbankan.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharam  mengatakan, kementerian telah memliki  program-program untuk mensejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi serta anggota-anggotanya. Dalam hal ini untuk masalah pembiayaan misalnya, bisa diakses melalui Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM).

“Untuk usaha mikro dan kecil yang layak usaha tapi belum bankable, maksudnya memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan tetapi belum bisa mengaskes ke perbankan, pemerintah sudah menyediakan program terkait melalui perbankan yaitu dengan adanya Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Kementerian Koperasi sendiri mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan koperasi jasa keuangan, supaya modal dari koperasi ini semakin besar dan terus meningkat,” kata Agus Muharam.