BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Abdullah Azwar Anas, berjanji segera melakukan audit data tenaga honorer atau non-ASN (aparatur sipil negara). Audit tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita akan bekerja sama dengan BPKP untuk mengaudit data tenaga honorer atau non-ASN yang dikirim ke pemerintah. Harapan kami, ke depan bisa terverifikasi lebih detail," kata Anas di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Menurut Anas, jumlah tenaga honorer saat ini membengkak menjadi 2,3 juta orang. Hal itu terjadi sejak keluarnya peraturan pemerintah (PP) tahun 2018 yang melarang adanya pengangkatan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan.

"Tahun 2018 kan tinggal 400.000 orang. Setelah itu tidak boleh lagi ada rekrutmen tetapi ternyata setelah didata, jumlahnya menjadi 2,4 sekian juta. Setelah kita minta surat pertanggungjawaban mutlak dari instansi yang mengirimkan, data turun jadi 2,3 juta orang," jelas Anas.

Kendati demikian, data 2,3 juta tenaga honorer tersebut masih diragukan kebenarannya. Sebab, data tersebut masih menggunakan data sampel.

"Kemarin kami minta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi. Ternyata ada beberapa data yang memang masih meragukan. Jadi diaudit seluruh data supaya menciptakan rasa keadilan," imbuhnya.

Anas berharap, pemerintah daerah dan instansi juga dapat melakukan verifikasi ulang data dengan sebenar-benarnya.

"Kami sangat berharap, pemda dan instansi untuk melakukan verifikasi ulang data. Nanti dicek berapa tahun sebenarnya anggaran yang dicairkan pemerintah. Nanti akan kelihatan dengan mereka yang baru dimasukkan. Sekali lagi, ini untuk keadilan bagi teman-teman yang telah lama mengabdi untuk mendapatkan afirmasi," tandas Anas.

Editor: Surya