BATAMTODAY.COM, Batam - SKK Migas terus berupaya meningkatkan kapabilitas SDM di semua sektor industri hulu Migas, untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030 mendatang.

Hal ini ditegaskan Sekretariat SKK Migas, Shinta Damayanti, dalam Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Sumbagut dengan tema 'Peningkatan Kapasitas Daerah melalui Peningkatan Kapabilitas SDM Lokal' yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (12-13/7/2023) di Hotel Radisson Batam.

Shinta Damayanti menyampaikan, peningkatan kompetensi SDM di industri hulu Migas tidak bisa ditawar, mengingat industri ini bersifat padat modal, padat teknologi tinggi dan memiliki risiko tinggi.

"Oleh karena itu, kami terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta penyedia barang dan jasa penunjang industri hulu Migas di tingkat lokal untuk memutakhirkan kebijakan maupun program SDM yang mendukung produktivitas bekerja," kata Shinta Damayanti, saat membuka forum tersebut, Rabu (12/7/2023).

Sementara Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rikky Rahmat Firdaus, menegaskan sebagai regulator, SKK Migas secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi SDM di semua area operasi.

Pada tahun ini, SKK Migas menargetkan investasi sebesar Rp 234,18 triliun di industri hulu Migas. Target ini lebih tinggi 26 persen dibandingkan capaian investasi tahun 2022 yang sebesar Rp 185,36 triliun.

"Tentu hal serupa juga menjadi mandatory operator migas (KKKS), serta para vendor di tingkat lokal. Industri hulu Migas membutuhkan SDM yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi," ujar Rikky.

Kemudian, Vice President SKK Migas, Erwin Suryadi yang juga merupakan Ketua Umum Forum Kapnas III Tahun 2023 mengatakan, beberapa pabrikan di Batam yang menjadi penunjang utama operasi Migas di Sumbagut juga dituntut melakukan pemutakhiran kapabilitas SDM-nya.

Upaya ini bisa dikolaborasikan dengan program kerja SKK Migas yang juga diturunkan kepada pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Misalnya saja mengenai sertifikasi. Hal ini menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian khusus manajemen perusahaan, supaya SDM-nya memiliki kompetensi, sesuai dengan peralatan dan teknologi yang terus berkembang dan prosedur yang terus diperbarui," katanya.

Menurut Erwin, upaya peningkatan kapabilitas di tingkat lokal selalu menjadi diskursus Forum Kapasitas Nasional di berbagai wilayah operasi SKK Migas.

Hal ini tak lepas dari semangat peningkatan daya saing SDM di Indonesia, yang termaktub dalam nawacita Presiden Joko Widodo. Salah satu dari 9 prioritas pembangunan pemerintah itu kemudian diturunkan ke dalam program kerja SKK Migas.

"Aktualisasinya diturunkan ke program Forum Kapasitas Nasional. Makanya di forum ini, SKK Migas bersama KKKS kembali menekankan perlunya kolaborasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas SDM industri hulu Migas, mulai dari level lokal," terang Erwin.

Di Batam, lanjutnya, ada beberapa pabrikan yang berhasil menjaga dan meningkatkan kapabilitas pekerjanya. Hal ini terlihat dari capaian dan output yang dihasilkannya, seperti keberhasilan membuat produk atau jasa, yang memenuhi standar kualitas industri hulu Migas. Produk-produk itu bahkan sukses dipergunakan di manca negara.

"Forum ini akan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan bertukar ide, bagaimana peningkatan kapabilitas SDM bisa dilakukan. Saya berharap best practice tersebut bisa ditularkan kepada semua pelaku usaha penunjang industri hulu migas, supaya tidak ada gap yang jauh di antara sesama pelaku industri penunjang hulu migas nasional," pungkas Erwin.

Forum Kapasitas Nasional yang kedua kalinya ini diadakan di area Sumbagut, juga dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, M Darwin; Senior Vice President Offshore Asset PT Medco E&P, Ignatius Tenny Wibowo; beberapa pimpinan atau perwakilan KKKS; pelaku usaha penunjang industri hulu Migas, termasuk UMKM, serta tamu undangan lainnya. Pada pembukaan acara, hadir pula secara virtual Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Editor: Gokli