Oleh Veronica Lokbere

EMPAT Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tengah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya membangun Papua, tentu saja hal tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan di pemerintahan. Sehingga perlu disiapkan pula Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

Untuk memenuhi kebutuhan ASN profesional pada 4 DOB Papua, pemerintah menggelar Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III bagi Purna Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIX asal Pendaftaran Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dilakukan sejak 27 Februari 2023 dan berakhir di tanggal 16 Juni 2023 lalu.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono mengatakan, tujuan pelatihan adalah untuk mendukung pembangunan Papua dan DOB melalui penyediaan PNS Alumni IPDN yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab. Pelatihan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah guna menghasilkan ASN profesional yang dapat menggerakkan pembangunan di Papua.

Latsar CPNS tersebut berisi metode blended learning dengan tahapan Pelatihan Mandiri dengan Masive Open Online Course (MOOC), E-Learning yang merupakan pembelajaran kolaboratif syncronous dan asynchronous, aktualisasi/habitasi dan tahap akhir pembelajaran dilaksanakan secara klasikal.

Sugeng menjelaskan, merujuk pada data BPS Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua sebesar 61,39 dari rata-rata nasional yakni 72,91. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Papua menempati peringkat 34 secara nasional, sehingga perlu strategi untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia.

Salah satu permasalahan di Provinsi Papua yang masih memerlukan perhatian secara serius adalah Stunting. Berdasar pada data survei status gizi nasional (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Papua sebesar 34,6%, sedangkan prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 21,6%, hal tersebut menjadikannya sebagai wilayah tertingg ketiga prevalensi angka stunting di Indonesia.

Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim Papua pada tahun 2022 sebesar 10,92 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,04 persen, sedangkan pemerintah memiliki target kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada tahun 2024.

Oleh karena itu, para Purna Praja IPDN sebagai ASN yang akan ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan menjadi motor penggerak pelaksana kebijakan publik terutama untuk mengatasi permasalahan stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan yang lainnya. Para Alumni IPDN yang telah dididik dengan disiplin tinggi pengetahuan yang memadahi serta sikap yang baik agar menjadi contoh bagi lingkungan kerja dan masyarakat.

Pada kesempatan sebelumnya, John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengatakan kebutuhan awal ASN untuk mengisi satu provinsi berjumlah kurang labih 1.053 orang. Estimasi rincian kebutuhan 1.053 ASN per provinsi tersebut terdiri dari Jabatan Tinggi Madya 1 orang, Jabatan Tinggi Pratama 33 orang, Jabatan Administrator 108 orang, Jabatan pengawas 297 orang dan jabatan pelaksana 614 orang. Dengan demikian, total ASN yang dibutuhkan untuk mengisi proses awal penyelenggaraan pemerintah pada 4 DOB Papua adalah sekitar 4.212 orang.

Wempi menuturkan, ASN yang mengisi struktur perangkat daerah berasal dari provinsi Induk, Kabupaten/kota cakupan wilayah provinsi baru, kementerian/lembaga (K/L) dan lamaran pribadi. Mereka akan dimutasi dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dari instansi asal dan surat persetujuan dari instansi penerima (DOB). Dirinya juga membeberkan, meski jumlah ASN masih kurang dari 1.000 orang, progres tetap berjalan. Hal ini bertujuan agar penyusunan APBD 2023 tidak terganggu dan masih tersedia anggaran untuk membangun Papua.

Pembentukan DOB Papua merupakan cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap kehidupan warga Papua. Jika ada provinsi baru maka ada berbagai fasilitas baru, seperti jalan raya beraspal dan pasar induk. Akan ada gedung sekolah baru dan anak-anak Papua bisa menyelesaikan studi hingga SMA maupun tingkat atasnya. Dengan memiliki ijazah dan keterampilan, tentu saja anak muda di Papua dapat melamar kerja atau berwirausaha serta mewujudkan keinginan keluarganya untuk menjadi lebih sejahtera.

Apalagi dalam membangun DOB tentu saja diperlukan SDM aparatur yang kompeten untuk dapat mengisi pos pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri, SDM kompeten merupakan kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin saja muncul bagi DOB agar bisa melewatinya dan membawa daerah baru menjadi daerah yang mandiri.

Pada kesempatan berbeda Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua bisa menjadi cara mengubah atau game changer penyelesaian masalah yang ada di Papua, baik persoalan kesejahteraan maupun keamanan.

Dalam upaya pembentukan provinsi baru di Papua, tentu akan membuat pelayanan kepada masyarakat Papua semakin massif. Oleh karena itu, ASN secara profesional tentu diharapkan dapat turut serta berperan dalam upaya mempercepat pembangunan di Papua.*

Penulis adalah Mahasiswa Papua bermestautin di Yogyakarta